Sementara terkait peningkatan investasi, pemerintah provinsi juga aktif Melakukan komunikasi dengan sejumlah investor yang bereputasi baik pada tingkat nasional maupun global, dimana penguatan SDM, infrastruktur, dan konektifitas merupakan prasyarat penting yang menjadi prioritas.

Bersamaan dengan program peningkatan investasi dan penguatan UMKM tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga intens mendorong terlaksananya ekspor langsung dari Maluku untuk pertama kalinya, antara lain ekspor biji pala langsung dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju pasar Eropa dan China, Ekspor komoditi Damar juga langsung dari Pelabuhan Yos Sudarso ke Banglades, serta ekspor tuna langsung melalui Bandara Pattimura ke Bandara Narita Jepang. Kegiatan ekspor langsung masih terus berlangsung hingga memasuki tahun 2022.

Koordinasi intensif juga dilakukan dengan pemerintah pusat terkait realisasi sejumlah proyek strategis nasional di bidang perikanan, pariwisata, pangan, dan energy yang diharapkan dapat memicu ekspektasi positif terkait multiplier effect dan spill-over pada berbagai sektor usaha. Wacana Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sebenarnya telah stagnan sejak dicanangkan tahun 2010, kembali menyeruak setelah Gubernur Maluku menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 April 2020.

Perjuangan Pemprov Maluku di bawah kepemimpinan MI-BO telah mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan LIN, agar sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar ini dapat dikelola secara optimal dan membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Maluku dan juga Indonesia.

Hasilnya pada tahun 2020 pemerintah pusat memutuskan untuk segera mengimplementasikan LIN Maluku disertai dengan Rencana pembangunan Ambon New Port (ANP).

Kendati sempat terkendala oleh masalah-masalah yang sifatnya teknis, namun progres LIN terus berjalan, dan saat ini sudah sampai pada tahap penyiapan draft Peraturan Presiden (Perpres).

Demikian pula gonjang-ganjing soal PI 10% pengelolaan Blok Masela yang sebelumnya sempat diperebutkan oleh provinsi lain, namun melalui koordinasi yang efektif kini hak pengelolaan PI 10% telah final menjadi milik Pemprov Maluku. Sebagai tindak lanjutnya, Pemprov Maluku juga telah mendirikan BUMD PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) untuk mengelola PI 10% atas tiga Wilayah Kerja Migas yaitu WK Bula, WK Seram Non Bula, dan WK Blok Masela.

Dimana saat ini PT MEA sedang mengembangkan potensi Gas Lofin di Pulau Seram untuk program gasifikasi pembangkit listrik setara 100 MW di Maluku, dan program ini oleh kementerian ESDM telah dimasukkan dalam dokumen RUPTL PLN 2021-2030.

Disamping itu juga akan dikembangkan programjaringan gas bumi (jargas) untuk rumahtangga di Maluku secara bertahap, dimana tahap I direncanakan mulai berjalan pada bulan September tahun 2023.

Agenda-agenda percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah juga senantiasa diikuti dengan penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik sesuai standarisasi nasional.

Hal tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk pembinaan standarisasi manajemen birokrasi, serta penerapan smart office dan aplikasi e-perda.

Hasilnya pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan sejumlah penghargaan diantaranya penilaian “sangat baik” untuk kinerja pelayanan satu pintu, serta penghargaan atas penerapan SNI dan ISO untuk 3 kategori ISO yaitu sistem manajemen mutu (ISO-9001), anti penyuapan (ISO-37001), dan manajemen organisasi pendidikan (ISO-21001), dimana hal ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Disamping itu selama 3 tahun berturut- turut yakni 2019-2021 Pemerintah Provinsi Maluku selalu memperoleh opini WTP dari BPK RI yang menunjukkan tingginya akuntabiltas dan keterbukaan dalam Pengelolaan keuangan daerah.