Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,02 persen. Capaian petumbuhan triwulan IV tersebut menyebabkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2021 mencapai angka positif sebesar 3,04 persen, dimana pada tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Maluku harus mengalami kontraksi akibat Covid.

Kinerja ekonomi Maluku pada tahun 2021 juga terlihat pada turunnya angka pengangguran yakni sebesar 6,93 persen, atau turun -0,64 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar 7,57 persen. Demikian pula indikator pemerataan pembangunan yang semakin merata ditunjukkan oleh angka ketimpangan atau koefisien Gini Rasio yang menurun dari 0,326 pada tahun 2020 menjadi 0,316 pada tahun 2021, lebih rendah di bawah rata-rata ketimpangan nasional yang sebesar 0,381.

Di saat yang sama indicator pembangunan SDM yakni indeks pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 69,49 pada tahun 2020 menjadi 69,71 pada tahun 2021, dimana peningkatan tersebut terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Satu capaian penting lainnya yang harus diketahui adalah terkait indicator pembangunan desa yakni Indeks Desa Membangun (IDM) yang dipublikasikan oleh

Kementerian Desa PDTT, dimana pada tahun 2021 angka IDM Maluku tercatat meningkat signifikan dari 0,57 menjadi 0,63. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Maluku dari peringkat 4 terendah menjadi peringkat 9, serta langsung merubah status pembangunan desa di Maluku dari kategori “Tertinggal” menjadi kategori “berkembang”.

Capaian ini linear dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan di tagun 2021, mengingat mayoritas orang miskin Maluku memang bermukim di wilayah perdesaan. Capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut bagaimanapun tak terlepas dari terlaksananya berbagai agenda percepatan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang cukup intens dilakukan.

Sejumlah lompatan dan inovasi telah Dilakukan Pemprov Maluku yang mengarah pada peningkatan daya beli masyarakat, penguatan UMKM; reformasi birokrasi dan layanan publik; penguatan kerjasama bisnis lintas daerah baik untuk skema B to B, maupun public-private partnership (PPP); penguatan ekspektasi, promosi, dan bargaining daerah diikuti penguatan ke arah implementasi sejumlah proyek strategis nasional; serta pengembangan implementasi skema penanggulangan kemiskinan

Maluku terintegrasi, yang bertajuk “Rumah Basudara Sejahtera” (RBS), “Mari Bangun Desa” (MABES Maluku), serta didukung oleh pelaksanaan program “Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu” (TEKAD).

Terkait dengan penguatan UMKM, pemerintah provinsi Maluku telah mendorong peningkatan produksi, penguatan daya saing, dan perluasan pasar bagi produk-produk UMKM. Beberapa agenda yang telah dilakukan antara lain pembukaan spot-spot/ outlet penjualan produk UMKM di mall, minimarket, bandara, kantor-kantor pemerintah, dan sejumlah titik strategis; mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR BUMN untuk pengembangan UMKM melalui skema PPP, melakukan pembinaan standarisasi bagi produk-produk UMKM, dan transformasi platform digital, serta pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition dan forum investasi di Kota Makasar Sulawesi Selatan.