BERITABETA.COM, Ambon — Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku, Saadiah Uluputty mengungkapkan, sudah sejak awal Pemerintah tidak serius soal janji Presiden Jokowi terkait proyek Lumbung Ikan Nasional [LIN] dan Ambon New Port [ANP] di Maluku.

Saadiah mengaku, sebagai perwakilan Maluku yang ditugaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] di Komisi IV, berulang-ulang kali dirinya sudah menyampaikan usul saran dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP].

"Soal LIN dan ANP memang sejak awal pemerintah tidak sungguh-sungguh. Sebagai perwakilan Maluku yang ditugaskan fraksi PKS di Komisi IV, saya sudah sering sampaikan saat RDP dengan KKP, terutama terkait regulasi yang mengatur dua proyek nasional ini" ungkap Saadiah Uluputty dalam rilis yang diterima beritabeta.com di Ambon, Jumat (18/3/2022).

Srikandi PKS ini membeberkan, hal strategis yang harus diperjuangkan adalah soal regulasinya, berupa Instruksi Presiden [Inpres] atau Keputusan Presiden [Kepres].

"Tapi saat rapat terakhir di masa sidang kemarin tak ada jawaban tuntas dari Menteri. Informasinya juga saya diakusikan di teman-teman 8 perwakilan Maluku di senayan agar bisa menjadi perjuangan bersama," bebernya.

Mantan Anggota DPRD Maluku itu berujar, LIN dan ANP menjadi ujian bagi dia dan tujuh rekannya di DPD dan DPR-RI, sehingga mereka berinisiatif untuk mendatangi Kantor Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam pertemuan tersebut tambah dia, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan LIN dan ANP batal dibangun di Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah karena ada potensi gunung api aktif dan ranjau perang dunia II. 

"Ini benar benar aneh. Katanya ini hasil Fisibility Study, ini FS kapan? Siapa yang melakukan FS? Dimana tim Provinsi Maluku? Adakah anggaran untuk FS ini? Adakah tim terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi soal FS? Alasan teknis tapi baunya politis," ujarnya.

Perempuan yang getol bersuara di parlemen ini berdalih, jika ada ranjau perang dunia II dan potensi gunung api aktif, dia mempertanyakan soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas [PLTMG] Ambon yang dibangun di tempat yang sama.

"Lalu apakah pembangun PLTMG Ambon yang dibangun di tempat yang sama tidak ada FS? Itu justru lebih berbahaya jika ada potensi gunung api aktif dan ranjau tapi tetap saja nekat dibangun PLTMG yang akan menjadi pusat pembangkit listrik pulau Ambon," terangnya. (*)

Editor : Redaksi