BERITABETA.COM, Jakarta - Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina menegaskan, beredarnya informasi terkait pembatalan dua proyek strategis nasional masing-masing Ambon New Port [ANP] dan Lumbung Ikan Nasional [LIN] sangat mengecewakan masyarakat Maluku.

Mantan Anggota DPR RI ini menilai, jika informasi itu benar, maka akan terkesan rakyat Maluku telah dibohongi oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya, rencana LIN ini sudah ada sejak zaman kepemimpinan Presiden SBY. 

“Jika benar ini sangat terkesan pemerintah membohongi orang Maluku. Lumbung Ikan Nasional ini dimulai dari era Pak SBY, kemudian dilanjutkan lagi Presiden Jokowi, tetapi tetap saja tidak ada kemajuan, kecuali  janji dam janji,” kata Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Meski demikian, menurut Engelina  informasi batalnya dua proyek ini bisa saja sebatas rumor atau sekadar manuver politik, karena semestinya publik perlu mendengar langsung dari pemerintah sebagai pihak yang paling kompeten. Misalnya, saat pemindahan kilang Blok Masela dari laut ke darat, itu langsung disampaikan Presiden, sehingga menjadi referensi publik.

“Kalau ada penjelasan atau klarifikasi dari Presiden atau pembantunya yang menangani bidang ini, tentu akan menjadi pegangan. Saya belum pernah dengar ada orang pemerintah bicara pembatalan LIN ini,” tegasnya.

Menurutnya,  secara normatif pemerintah akan menyampaikan sendiri ke publik secara terbuka. 

“Justru ini sangat mengherankan, kalau informasi ini datang dari luar pemerintah dan disampaikan dalam pertemuan tertutup. Informasi seperti ini sangat potensial terjadi bias kepentingan,” nilai dia. 

Ia mengatakan, persepsi publik bisa saja melihat ini ada tarik-menarik kepentingan. 

“Ya jangan begitu dong. Mengapa kalau benar dibatalkan, bukan pemerintah yang menyampaikan langsung? Sehingga menjadi referensi dari semua stakeholder terutama masyarakat Maluku,” tegasnya.

Ia juga menilai, bila informasi datang dari kalangan DPR, tentu tidak memiliki dasar pegangan kuat.

“Kalau saya melihat ini, ya sekadar saling gertak menggertak, tetapi kok kepentingan masyarakat yang dikorbankan. Tidak salah kalau memunculkan berbagai spekulasi dalam masyarakat, karena memang informasi pembatalan tidak bisa dipercayai,” tegasnya.

Kemungkinan yang lain, tambah  Engelina, bisa saja pemerintah minim anggaran. Tapi, alasan ini tidak masuk akal, karena ketika pemerintah mencanangkan program seperti ini, juga sudah merencanakan anggaran yang diperlukan.

“Masa pemerintah bisa membangun infrastruktur dimana-mana, tapi untuk membiayai LIN dan pelabuhan tidak ada anggaran,” jelas Engelina.

Engelina berharap, agar pemerintah dapat memberikan klarifikasi secara resmi, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi dan tafsiran di masyarakat (*)

Editor : Redaksi