Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty, S.T berkesempatan melakukan kunjungan di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melihat Langsung usaha pembibitan cengkih hutan yang diusahakan kelompok tani Hatay.
Balai Cipta Karya Provinsi Maluku bersama Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Desa Latu dan Desa Hualoy pada Selasa (14/10/2025).
Anggota Komisi V DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, ST, menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang (SL) Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Hotel Kainawa Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu (11/10/2025).
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty ST menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Waelihang, kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Maluku.
Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menaruh perhatian seius terhadap kondisi kekinian masyarakat terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi desa dan kawasan transmigrasi yang hingga kini masih berstatus berada dalam kawasan hutan maupun taman nasional.
Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September dinilai merupakan sebuah moment penting bagi bangsa Indonesia.
Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) tidak boleh berhenti pada tataran kelembagaan semata.
Anggota DPR RI, Saadah Uluputty, menyampaikan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui program perumahan yang kini disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta pemerintah untuk memperhatikan dengan serius terkait regulasi atau kebijakan-kebijakan yang diterbitkan terkait desa-desa yang berada dalam kawasan hutan.