BERITABETA.COM, Ambon - Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PKS Turaya Samal kembali menyoroti rencana pemerintah pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional [LIN].

Ia menilai ketidaksiapan pemerintah daerah dan DPRD akan menjadi masalah. Dan jika program LIN dibatalkan, maka ini menjadi kesalahan semua pihak.

"Persoalannya akibat ketidaksiapan pemda termasuk DPRD, sehingga merupakan bagian dari kegagalan semua pihak," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaya Samal dikutip dari Antara, Minggu (13/3/2022).

Turaya mengaku, masalah LIN nanti akan dibahas dalam pertemuan bersama  antara anggota DPRD Maluku dan Gubernur Maluku dengan DPR RI. Pertemuan ini digelar untuk menyampaikan berbagai hal terkait jadi atau tidak LIN dijalankan di Maluku.

"Dari awal sudah disampaikan bahwa ketika kita menginginkan sebuah infrastruktur yang besar masuk di Maluku, mestinya sudah mempersiapkan segala hal," ujar Turaya. 

Menurutnya, sudah pasti dari pusat tidak menyetujui sesuatu yang master desainnya kurang baik, kemudian dari sisi infrastruktur dan sumber daya, dimana datanya kurang dipersiapkan.

"Kami berharap bahwa ini bisa dikomunikasikan dengan baik karena masyarakat Maluku sudah berharap bahwa kita diberikan pemerintah sebuah infrastruktur besar dan menambah pendapatan asli daerah, kemudian bagaimana mengelola hasil-hasil perikanan kita dengan baik dan dikemas langsung di sini," beber dia.

Anggota DPRD Dapil Seram Bagian Barat [SBB] ini menegaskan, bila program LIN di Maluku gagal, maka selama ini pemerintah pusat hanya memberikan harapan palsu.  Dan ini harusnya Pemprov Maluku bisa lebih optimal dalam memperjuangkan berbagai program yang mendongkrak PAD dengan melakukan berbagai persiapan secara matang dari awal.

Komisi II sudah lama menyuarakan hal ini ke OPD terkait hingga ke pusat, dan diharapkan ada keterbukaan dari pemerintah sebenarnya apa yang menjadi persoalan hingga program LIN tidak jalan.

Menyoal hal ini, Anggota DPRD Maluku asal dapil Seram Bagian Timur, Alimudin Kolatlena juga membenarkan, sudah adanya sinyal dari sejumlah anggota DPR RI,  termasuk Anggota DPRD Dapil Maluku Hendrik Lewerissa bahwa ada isolasi dari pemerintah soal lahan LIN yang belum beres.

Kendala lain adalah, kata dia hasil penelitian dari tim khusus menyebutkan di kawasan itu ada bekas-bekas peninggalan Perang Dunia II berupa ranjau atau bom, sehingga ada penilaian pemerintah bahwa tempat itu tidak layak dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur untuk program LIN.

"Jika kesimpulan dari pemerintah seperti itu maka harus diingat kalau Maluku itu bukan cuma Pulau Ambon, tetapi ada wilayah lain seperti Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang dari sisi infrastrukturnya sudah hampir memadai maka lokasinya bisa dialihkan ke sana," ucapnya.

Artinya pemerintah harus menyiapkan rencana alternatif, dalam hal penyediaan lahan bila agenda memperjuangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ini dianggap penting.

Daerah lain yang juga bisa dijadikan alternatif adalah Pulau Seram yang saat ini terdapat tiga kabupaten.

Pemprov Maluku juga perlu memperkuat posisi lobi di tingkat pusat, dan harusnya melakukan evaluasi terhadap langkah apa yang telah ditempuh selama ini.

"Beberapa waktu lalu Pemprov Maluku juga sudah menyatakan soal lahan untuk infrastruktur LIN aman, tetapi harus dibarengi juga dengan kerja-kerja di lapangan seperti pendekatan dengan masyarakat untuk memastikan," katanya (*)

Sumber : Antara