Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Turaya Samal
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Turaya Samal

BERITABETA.COM, Ambon –Anggota DPRD Maluku Turaya Samal mengingatkan Pemerintah Daerah agar dapat mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan darurat pangan di tangah wabah pandemi Covid-19 di Maluku.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku ini, memberi sinyalemen jika pemberlakukan pembatasan sosial yang ditetapkan saat ini, akan memberi dampak terhadap jalur transportasi logistik ke berbagai wilayah, walaupun ketersediaan pangan di Maluku dilaporkan  tercukupi beberapa bulan ke depan.

“Stok sejumlah pangan memang tercukupi untuk beberapa bulan ke depan, tapi Pemda harus waspada. Penerapan pembatasan social berdampak pada jalur transportasi logistik. Rantai pasok pangan akan mengalami gangguan,” kata Turaya di Ambon pada, Jumat (8/5/2021).

Turaya menandaskan, wabah corana belum memperlihatkan tanda – tanda akan berakhir segera. Upaya pengendalian menyebarnya pandemi Corona sedang diseriusi banyak daerah seperti kota Ambon yang mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Wilayah kepulauan seperti Maluku akses antar daerah sangat luas. Pemerintah harus mengestimasi rantai pasok pangan di Maluku. Karena wabah Covid-19 belum dapat diperkirakan berakhir dalam waktu segera”, imbun Ketua Fraksi PKS ini.

Menurutnya, dampak Covid-19 yang bertahan lama akan berpengaruh pada ketercukupan kebutuhan pangan, faktor distribusi, harga dan  daya beli warga.

“Variabel daya beli masyarakat akan berdampak signifikan karena ikut mempengaruhi aksesibilitas ketersediaan pangan. Gangguan ini harus diwaspadai karena efeknya bisa menimbulkan kepanikan sosial,” kata Turaya.

Maka, sewajarnya sebut Turaya, bersamaan Pemerintah Daerah menyusun langkah-langkah percepatan pemutusan wabah Covid 19, juga ada ‘action plan’ untuk penguatan basis pangan lokal.

“Kebijakan realokasi APBD Provinsi Maluku tahun 2020 perlu diikuti dengan penguatan kebijakan ketahanan pangan lokal sebagai salah satu program prioritas di Maluku. Di kebutuhan pangan lokal ini bahkan penting direncanakan untuk postur anggaran dalam APBD tahun 2021” urai  politisi dapil Kabupaten SBB.

Dia berpendapat, Gubernur Maluku dapat memimpin pencanangan gerakan penguatan ketahanan pangan lokal di tingkat provinsi. Dan juga mengarahkan agar seluruh daerah kabupaten/kota di Maluku dapat mendorong hal serupa. Sehingga semuanya berjalan sinergi.

“Tak salah jika saya mengusulkan Pak Gubernur untuk memimpin launching ini. Lalu mengarahkan untuk semua daerah kabupaten/kota melakukan hal serupa. Sinergi ini  akan memperkuat Maluku secara keseluruhan menghadapi problem pangan yang sedang dan akan muncul karena wabah Covid-19,” usul Turaya.

Ia menguraikan, beberapa daerah kabupaten/kota di Maluku memiliki kearifan dalam penguatan pangan lokal. Seperti kota Tual, Maluku Tenggara, MTB dan Kabupaten Buru.

Pangan lokal yang khas di daerah tersebut di-support dan diberi perhatian memadai. Sementara daerah lainnya mengoptimalkan lahan kosong dengan program menanam jenis makanan yang mendorong peningkatan pangan lokal.

“Banyak lahan kosong yang bisa dioptimalkan. Saya kira Pemerintah Daerah memiliki data dan informasi terebut. Ini didorong selain antisipasi efek covid  19 tapi juga kebutuhan jangka panjang,” tutup Turaya (BB-DIO)