Dhino Pattisahusiwa
Dhino Pattisahusiwa

Konferensi Food and Agriculture Oganization (FAO) ke 20, bulan November 1976 di Roma yang memutuskan untuk dicetuskannya resolusi No. 179 mengenai World Food Day (Hari Pangan Sedunia). Disitulah sejarah peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) bermula.

Resolusi disepakati oleh 147 negara anggota FAO, menetapkan bahwa mulai tahun 1981 segenap negara anggota FAO setiap tanggal 16 Oktober memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS). Perlu juga diketahui bahwa tanggal 16 Oktober adalah hari berdirinya FAO.

Apa tujuannya? HPS adalah event untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional akan pentingnya penanganan masalah pangan baik ditingkat global, regional maupun nasional.

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut akan berdampak fatal bagi kelangsungan hidup seseorang. Bisa mengakibatkan kematian. Maka hak atas pangan menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang harus terpenuhi.

Hal ini kiranya yang mendasari FAO membuat gerakan kepedulian terhadap pengadaan pangan. Gerakan ini dirasakan semakin mendesak untuk saat ini.

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan peningkatan pangan bahkan ada kecenderungan menurun, akan mengakibatkan krisis pangan bagi penghuni bumi ini.

Penurunan jumlah produksi pangan, terjadi karena laju pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian begitu tinggi. Selain itu, fenomena krisis pangan yang mengancam juga didasarkan pada prilaku masyarakat mengkonsumsi pangan yang tertumpuh pada pangan utama semisal beras.

Demikian seabrek alasan pentingnya HPS itu ada dan diperingati di Indonesia. Kamis, 18 Oktober 2018, puncak peringatan HPS ke 38 digelar di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Apa yang dibawa Maluku?. Sagu? Kasbi? Petatas? ataukah Hotong?. Jika benar dugaan ini, maka kita selalu berbohong dari tahun ke tahun.  Sebab, kondisi dan realitas yang terjadi  di daerah kita selama ini, tidak seperti yang kita tampilkan di evant-evant skala besar itu.

Jika peserta di Pulau Jawa datang dan memamerkan segala jenis varietas padi, mungkin kita akan mafhum bahwa disanalah tempatnya beras diproduksi secara besar-besaran. Konsep pertanian pangan dari hulu ke hilir disasar dengan apik, penuh dan padat program pengembangan berkelanjutan. Dan dari tangan terampil petani disana,  kita akhirnya kini menjadi tergantung dengan beras.

Akan jauh berbeda dengan kita di Maluku. Jika sagu yang dibawa ke pameran HPS, maka ini terlihat agak lucu. Kita tampil “parlente” membawa sagu segala jenis, tapi bukan hasil dari konsep dan pengembangan yang kita lakukan. Sagu yang dibawa pastinya bikinan petani di kampung-kampung yang kemudian dimodivikasi agar terlihat bagus.

Ironisnya,  jika ada pengunjung yang datang ke stand pameran Maluku dan bertanya, “Pak produksi sagu di Maluku berapa ton per tahun,? Berapa luasan pohon sagu di Maluku?” Pertanyaan ini pasti ada, karena konsep pengembangan pertanian tentunya sudah berbasis data dan teruji secara statestik. Dan sudah pasti berorientasi industry.

Yang paling menohok nanti jika ada pertanyaan seperti ini, “Produk turunan dari bahan dasar sagu apa saja yang sudah dikembangkan di Maluku”?..

Jawaban kita pasti “Sudah jadi sagu tumbuh, papeda, sagu lempeng dan bagea,”.  Ohh gitu ya pak. “Boleh kami minta hasil olahannya,”? Kita pun lantas meraih sagu tumbu yang ikut dibawa kesana dengan kemasan mentereng itu dan disuguhkan kepada pengunjung pameran.

“Wah, enak juga ya? Apa namanya ini pak? Si penjaga stand Maluku lantas menjawab itu sagu tumbu. Karena sudah dipuji, lantas riwayat sagu tumbuh pun jadi panjang. Si pengunjung tambah penasaran, lantas meminta lagi “Saya boleh mencicipi sagu lempeng,?

Oh, tentu silahkan mencoba. Sagu lempeng dari Maluku juga dikemas apik dengan lebel bikinan mendadak. “Wah, keras juga ya pak,” si pengunjung mencoba mengunya dengan gigitan yang cukup kuat, tapi sagunya tak mau hancur, yang dirasakan hanya seperti butiran pasir tanpa rasa. Karena memang sagu harus dilahap dengan teman sejatinya. Kan tidak mungkin kita menyuguhkan kuah ikan.

Karena masih penasaran dia pun meminta bagea. Setelah dicoba pengunjung pun terdiam. Apa gerangan yang terjadi. Dia takut giginya patah, sebab tempaan gigi pengunjung di lempengan sagu,  baru saja nyaris mematahkan giginya.

Pengunjung  lantas berlalu dengan berdecak dalam hati, “Makanannya kayak batu. Sudah keras, tanpa rasa pula,”

Akan sangat berbeda, jika pengunjung disuguhkan embal kasbi hasil home industry perajin di Maluku Tenggara.  Pastinya akan lain lagi ceritanya, karena dari sisi teknologi, inovasi dan pengembangan jenis pangan ini sudah makin mantap. Variasi keju, gula dan kacang yang menyatu dengan olahan embal akan membuat setiap pengunjung berdecak kagum.  Sayangnya, embal yang berbahan baku kasbi itu, tidak setenar sagu yang sudah identik dengan masyarakat Maluku pada umumnya.

Mungkin itulah performa kita di HPS. Tiba masa tiba akal, dan kita tetap hadir di stand-stand pameran dengan pangan-pangan lokal yang dari tahun ke tahun selalu sama dalam sisi tampilan isi dan bentuk, meski beda dalam kemasan.

Sebagai orang Maluku, kita hanya khawatir jangan sampai pengunjung yang sudah berkunjung ke stand pameran  Maluku, lantas menyempatkan diri mampir ke stand pameran milik Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Apa jadinya kalau dia juga menemukan pangan sagu? Pasti akan terasa sangat jauh berbada dari sisi rasa, tampilan kemasan dan juga bentuknya.

Soalnya, sagu Riau sudah mendunia, sudah menjadi komoditas eksport dan dijadikan primadona pangan lokal. Disana sagu sudah dibudidaya dan konsep hulu ke hilir yang sudah keren. Pasca panennya ada industry penepungan dan kemudian berlanjut dengan aneka produk turunan yang sudah sangat mewah. Sebuat saja browonis dan segala bentuknya.  Kalau tidak salah, ada sebanyak 300 menu hasil olahan sagu di Riau.

Itulah kita Maluku. Mendesaknya gerakan peduli masalah pangan ini juga disebabkan sistem pangan dan pembangunan pertanian tidak berorientasi pada industry. Mainan kita hanya konvensional. Maka sagu kita hanya laris manis di pasaran lokal. Itupun mungkin makin berkurang, menyusul lidah orang Maluku yang sudah lama dijajah pangan luar semisal beras. Sudah begitu, seabrek program pemerintah yang dikucurkan ke daerah kita juga berkonsep jawa. Ada program padi, jagung dan kedele (Pajale).

Orang Maluku kemudian diajarkan untuk menanam jenis komoditas yang bukan endemik. Segala alsintan (alat mesin pertanian) dan saprodi (sarana produksi) disuplai, maka lahan sagu tergusur, hotong ditinggalkan merana dan stagnan menjadi komoditi lokal masyarakat di Pulau Buru.  Padahal, jika Hotong ikut dikembangkan, mungkin akan setara gandum.  Bahkan kandungan gizi hotong  lebih tinggi dan bisa menjadi primadona ekonomi kita di Maluku. Sagu juga demikian, jika dikembangkan secara kontinyu, mungkin ada miliaran rupiah yang diraup daerah berupa PAD dari hasil produksi sagu.

Jadi jangan heran, jika masalah pangan lokal di Maluku lambat laun akan hilang pamor dan terancam ditinggalkan generasi berikutnya. Penyebabnya, makin kendornya animo masyarakat dari waktu ke waktu akan pangan lokal. Prediksi ini juga sempat dilontarkan mantan Kadis Pangan Provinsi Maluku, M.Z, Sangadji beberapa waktu lalu.

Kata beliau, fenomena ini akan terjadi, karena konsep pengembangan pangan kita yang tidak terlalu kuat. Dari sisi keberpihakan anggaran dan juga konsep, kita sangat jauh  tertinggal, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Jika sudah demikian, lantas buat apa kita hadir di HPS? Jawabannya formalitas. Sebab, kita akan tetap miskin, karena salah satu indikator kemiskinan itu selalu terukur dari banyaknya tingkat komsumsi pangan beras. Dan bila BPS ikut menghitung pangan lokal pun, predikat miskin akan tetap menempel selamanya, karena pangan lokal kita juga sudah “mati suri” (***)

Oleh : Dhino Pattisahusiwa (Pemred Beritabeta.com)