BERITABETA.COM, Jakarta— Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menerima kunjungan resmi Ketua DPRD Kota Tual, Hj. Aisyah Renhoat, dan Wakil Wali Kota Tual, Hi. Amir Rumra, di Kompleks Parlemen Senayan.

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis yang dihadapi masyarakat Tual, mulai dari ketimpangan harga kebutuhan pokok hingga persoalan akses listrik dan pengelolaan pascapanen.

Dalam keterangan persnya, Politisi PKS ini menilai bahwa pertemuan tersebut mencerminkan kegelisahan yang nyata dari masyarakat di daerah kepulauan seperti Tual.

Wakil Rakyat Indonesia Timur ini menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang tinggi dan tidak merata akibat masih belum optimalnya distribusi logistik dan pemanfaatan jalur tol laut di wilayah tersebut.

“Tol laut perlu tersedia merata termasuk Pelabuhan Yos Sudarso. Sehingga di masa depan, dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilisasi harga dan distribusi barang,” ujar Saadiah, legislator dari Fraksi PKS itu.

Tak hanya soal pangan, Saadiah juga menyoroti keterbatasan akses listrik di sejumlah desa di Tual. Ia menegaskan bahwa ketimpangan akses energi di daerah kepulauan merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan pembangunan yang harus segera diatasi oleh pemerintah pusat.

“Sampai hari ini, masih ada desa yang belum menikmati listrik. Ini menjadi ironi di tengah semangat pemerataan pembangunan nasional,” tegasnya.

Persoalan lain yang juga diangkat adalah minimnya fasilitas pascapanen di sektor pertanian yang berdampak pada produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian masyarakat.

Saadiah menilai, penguatan sektor pertanian di Tual perlu ditunjang dengan infrastruktur dan teknologi pascapanen yang memadai.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Saadiah menyatakan kesungguhannya, untuk mengawal dan mendorong aspirasi tersebut dalam pembahasan bersama kementerian teknis. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Pertemuan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara wakil rakyat di pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong keadilan pembangunan di wilayah kepulauan Maluku.

“Kami akan terus menyuarakan agar program-program pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tapi juga menyentuh daerah-daerah kepulauan seperti Tual yang selama ini kurang mendapatkan prioritas,” tutup Saadiah Uluputty (*)

Editor : Redaksi