Anggota DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena membeberfkan kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak [BBM] yang terjadi di beberapa daerah di Maluku saat ini, sudah sejak lama dirasakan warga di beberapa tempat di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT].
Masuknya dua perusahaan Migas yang melakukan eksploitasi Migas di hutan adat masyarakat Bati, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], mulai mendapat perhatikan dari anggota DPRD Maluku.
Kilmury merupakan bagian integral yang tak terpisahkan, sehingga keterisolasian dan ketertinggalan infrastruktur di wilayah ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PKS Turaya Samal kembali menyoroti rencana pemerintah pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional [LIN].
Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Timur (SBT) Alimudin Kolatlena menagih janji Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Maluku.
Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi bersama 7 provinsi lainnya di Indonesia yang dibentuk pertama kali pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945. Meski sudah berusia 76 tahun, namun dari sisi pembangunan, provinsi yang dulu dijuluki Spice Island ini dinilai belum tersentuh pembangunan secara merata.
Anggota DPRD Maluku Dapil Kabupaten SBT, Aminudin Kolatlena memaparkan apa yang terjadi di kecamatan itu, sehingga menimbulkan gerakan masyarakat bawah yang dikenal dengan sebutan Save Kilmuri selama ini.