DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meneken nota kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno menilai banyak aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku belum dikelola secara baik.
Hak Tenaga Kesehatan (Nakes) yang melayani pasien pada 2020 lalu di RSUD Haulussy Ambon hingga kini gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Sebanyak 14 pelajar asal Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mengikuti lomba bertutur tingkat Provinsi Maluku di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Kamis (15/8/2024).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Syuryadi Sabirin mengungkapkan, saat ini Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) akan saling bersinergi dalam upaya menata ulang kepemilikan tanah.
Pasar Mardika modern yang dibangun sudah beroperasi kurang lebih hampir empat bulan dan telah diisi oleh 1700 pedagang, namun masih ada pedagang yang hingga saat ini melakukan aktivitas berjualan pada badan jalan di Pasar Mardika, Kota Ambon.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin F. Kolatlena meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memperjuangkan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku diharapkan bisa mencapai target 95 persen pada 3 Agustus 2024.
Dana Hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku sudan dicairkan 100 persen, sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baru sekitar 70 persen.