BERITABETA.COM, Jakarta — Pengurus Forum Komunikasi Maritim Indonesia [FORKAMI] menemui Menteri Kelautan dan Perikanan [KKP], Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian KKP, Kamis pekan kemarin.

Ketua Umum FORKAMI James Talakua dalam rilisnya yang diterima beritabeta.com, Senin (6/6/2022) mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan situasi yang terjadi di lapangan terkait Maluku Lumbung Ikan Nasional [M-LIN].

James mengaku, sebagai salah satu poin yang ikut disuarakan pada pertemuan yang dihadiri Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan itu yakni meminta agar Peraturan Presiden [Perpres] M-LIN untuk mendongkrak ekonomi masyarakat Maluku.

“Kami meminta agar Peraturan Presiden segera diterbitkan agar dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di wilayah tersebut,” ungkap James Talakua.

Ia membeberkan, sejumlah hal yang disampaikan FORKAMI dalam kesempatan tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri KKP.

Menurut James, mengutip apa yang disampaikan Menteri KKP bahwa wilayah Timur Indonesia, khususnya perairan Maluku memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar.

Untuk itu sambung dia, KKP telah berkomitmen mengoptimalkan potensi sumber daya maritim tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur melalui program terobosan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota.

Implementasi kebijakan tersebut katanya akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Timur Indonesia.

"Disini nanti peran FORKAMI bisa dimaksimalkan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang terdapat di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku, sehingga diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih memahami apa yang harus mereka lakukan agar hasil laut mereka bisa lebih bermanfaat secara ekonomi. Ajakan dari KKP ini tentunya akan kami aktualisasi dalam bentuk kerja bersama antara KKP dan FORKAMI yang dituangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding,” jelasnya.

Dia berujar, kehadiran MLIN menurut Menteri KKP, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan, mulai dari skala kecil hingga besar.

Kemudian menghadirkan lapangan kerja, bahkan akan menjadi pendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

“Apalagi Menteri Trenggono menyampaikan kepada FORKAMI bahwa Maluku memiliki sumber daya laut yang sangat besar. Namun di tengah situasi tersebut, terdapat beberapa hambatan, seperti pajak yang diterima oleh negara saat ini hanya berkisar 600 Miliar dari target yang dicatat sebesar 7.49 Triliun per tahun,”  ujarnya. (*)

Editor : Redaksi