BERITABETA.COM, Ambon - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty kembali mempertanyakan realisasi program nasional Maluku Lumbung Ikan Nasional [MLIN].

Di tengah rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), PT Perikanan Indonesia dan PT Garam di Gedung DPR RI Jakarta,  Kamis (19/01/2023) politisi PKS itu kembali bersuara lantang.

"Saya waktu rapat kemarin,  Pak Setjen langsung menyampaiakan ada Rp 101 milyar ya pak. Tapi  di sini saya tidak melihat di program 2023. Tidak ada program-program di sini yang dijabarkan untuk MLIN. Pak mohon jangan basa-basi, sebab kami ditanyakan terus," ungkap Uluputty.

Mendengar pernyataan Uluputty tersebut Setjen KKP Antam Novambar langsung merespon dengan kata pasti.

"Pasti," jawab Atman.

Politisi yang kerap disapa  Caca Salut itu langsung meminta agar KKP membuat rincian khusus terkait MLIN.

"Kami minta rincian khusus MLIN ini kepada kami dari Maluku, Maluku Utara dan NTT kami minta rincian yang bernilai 101 atau 107 miliar seperti yang disampaian oleh Pak Setjen," tandas Uluputty.

Menurutnya, dengan diserahkannya data tersebut menjadi jalan untuk membangun hubungan kemitraan dengan baik dan terlebih lagi membangun pembangunan Sektor Perikanan di kawasan perikanan.

Tidak sampai di situ, Uluputty juga meminta agar dijelaskan regulasi MLIN, apakah masuk dengan kebijakan penangkapan terukur arau tidak.

"Kan kemarin kita sudah buat FGD di salah satu hotel, kita juga sudah memberikan catatan-catatan dan masukan pak menteri. Kami minta ini awal tahun sebelum kebijakan ini diberlakukan, masukan-masukan yang telah kami berikan harap disampaiakan kepada kami, anggota, pimpinan Komisi IV agar kami bisa melihat adakah hal-hal yang bisa diharmonisasi lagi atau tidak,” tutup Saadiah (*)

Editor : Redaksi