BERITABETA.COM, Ambon – Setelah sempat vakum dari pembahasan, kini program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku kembali menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan sikapnya mendorong agar program LIN di Maluku segera direalisasikan.

Komitmen ini disampaikan dalam rapat kordinasi (Rakor)  yang digelar secara virtual yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Wamen BUMN dan Wamendag Jerry Sambuaga.

Selain itu, hadir pula Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar, Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Sekjen KESDM, Dirjen Bina Bangda Kemendagri dan Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo.

Rakor digelar dalam rangka mendorong percepatan implementasi program LIN itu digelar, Kamis (28/1/2021).

Selain kementerian terkait, rapat juga dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang mewakili Gubernur Maluku yang didampingi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Abdul Haris, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Antom Lailosa dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Maluku Melki Lohy.

Dalam arahannya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berharap program LIN  Maluku segera terlaksana.

“Saya harap untuk perencanaan tidak memakan waktu lama. Kalau bisa dalam setahun perencanaannya sudah siap secara matang dan terintegrasi, sehingga kita sudah mulai pelaksanaan konstruksinya itu awal tahun depan,” ungkap Luhut.

Dikatakan, perencanaan yang matang dan dikoordinasikan antar kementerian terkait sangat penting.

“Jadi jangan kita kerjakan sendiri. Nanti saya minta semua kerubutin rame-rame. Kita duduk bersama, rancang perencanaan yang terintegrasi apakah dari perhubungan, Pelindo. Saya kira kalau kita kerjakan bersama, tidak sampai 6 bulan bisa terselesaikan,” kata Luhut.

Dengan perencanaan yang terintegrasi, sebut Luhut, maka program yang berjalan akan menjadi efisien.

“Jangan nanti ketika LIN sudah jalan, timbul lagi persoalan. Listrik ada masalah, pelabuhan ada masalah atau tidak efisien, kemudian soal depot yang tidak pas. Jadi, saya minta tolong ini dikoordinasikan dengan baik ketika membuat perencanaan” pinta Luhut.

Luhut juga berharap keterlibatan pakar/ahli.

“Studinya saya minta libatkan teman-temn kita yang ahli dalam bidang ini. Saya titip ke Pak Antam Novambar (Sekjen KKP) yang punya peranan dalam LIN ini, “paparnya.

Luhut pun berharap dalam pertemuan lanjutan, ada progress  dalam rangka percepatan LIN di Maluku.

“Jadi, nanti saya akan  undang sekali lagi untuk kita rapat bersama. Dan saya harap pada pertemuan  nanti, perencanaan dari bapak/ibu semuanya sudah mulai terintegrasi.

Saya lihat semua bahan- bahan sudah ada, tinggal mengintegraskan saja. Jadi, saya kira nggak perlu setahun, mungkin 3 bulan saja kita sudah bisa mantapkan perencanaannya,” tandas Luhut.

DPR RI Setujui Alokasi Anggaran LIN

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah menyatakan dukungannya dalam  mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merealisasikan program LIN di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Bentuk dukungan ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV dengan KKP pada 15 September 2020 lalu.

DPR RI telah  menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk LIN sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

Persetujuan ini ditetapkan, menyusul surat Nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 yang dilayangkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu dijabat Edy Prabowo.

Surat  tanggal 25 Agustus 2020 itu berisi usulan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp3.286.000.000.000,- yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai LIN.

Selain itu, legislatif juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp650 miliar.

Karenanya, Komisi IV meminta KKP untuk menyampaikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desember 2020.

Adapun di tahun 2021 ini, DPR telah menyetujui pagu anggaran sebesar Rp6,65 tiriliun yang terbagi untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,57 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Rp1,07 triliun dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Rp431,70 miliar.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp455,35 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Rp1,52 triliun, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Rp603,71 miliar, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp497,64 miliar dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp86,76 miliar (BB-DIO)