BERITABETA.COM, Ambon – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty dengan lantang menyampaikan protes kepada Kementerian Kelautan danh Perikanan (KKP) yang dinilai lemah menjalankan peran dan fungsi menjaga kedaulatan kelautan Indonesia.

Politisi PKS Maluku ini menyampaikan hal itu, saat digelarnya rapat kerja bersama dengan KKP di Jakarta, membahas terkait kasus pagar laut yang terpasang di pesisir Utara Tangerang.

“Keluhan nelayan nelayan setempat tentang membentangnya pagar  sepanjang 30  KM di pesisir Utara Tangerang itu sangat mengganggu kedaulatan kelautan Indonesia. Kita berharap kasus pagar laut tidak terjadi di daerah-daerah lainnya,” tandas Uluputty dalam rilisnya kepada beritabeta.com, Sabtu (25/1/2025).

Aleg dapil Maluku ini menegaskan, kasus pagar laut terjadi sejak Meneri KKP Wahyu Sakti Trenggono. Anehnya, baru terungkap saat viral di media sosial.

“Seolah-olah Instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam Dirjen Ruang Laut, Dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, dimana selama ini? Aneh!,” tanya Uluputty penuh heran.

"Terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah" dan kalau hari ini belum menemukan dalangnya. Sebagai wakil rakyat kami merasa heran, bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada. Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? “sambung Uluputty.

Sebelumnya, terungkap bahwa pagar laut tersebut membentang sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah memastikan bahwa denda administratif akan dikenakan kepada pemilik pagar, sementara pihak kepolisian juga akan menyelidiki kemungkinan sanksi pidana.

"Denda yang dikenakan akan tergantung pada luasnya. Kami pasti akan memberikan sanksi administratif. Jika ada unsur pidana, itu akan menjadi ranah kepolisian," jelas Trenggono dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (22/1/2025).