Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty secara tegas menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, belum secara tegas menempatkan ketahanan pangan dan perlindungan petani serta nelayan sebagai prioritas fiskal yang nyata.
Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menanggapi secara kritis namun konstruktif presentasi Pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Saadiah Uluputty menyuarakan semangat dan harapan dalam memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025.
Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, kembali melayangkan kritik kepada pemerintah terkait pengelolaan cadangan beras nasional yang dinilai tidak maksimal.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 dan Nomor 16 Tahun 2025, terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah dan beras.
Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty dengan lantang menyampaikan protes kepada Kementerian Kelautan danh Perikanan (KKP) yang dinilai lemah menjalankan peran dan fungsi menjaga kedaulatan kelautan Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, ST menyampaikan kabar gembira terkait rencana pemerintah untuk menutup Sekolah Usaha Perikanan Menegah (SUPM) Negeri Waiheru Ambon, tidak jadi dilakukan.
Anggota DPR RI Komisi IV Saadiah Uluputty mengatakan besarnya potensi sektor perikanan di Maluku belum dimanfaatkan secara optimal.
Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty menyoroti tata kelola pupuk bersubsidi dengan mendorong dilakukan perbaikan menyeluruh untuk menjamin pemanfaatan pupuk tepat sasaran dan berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, kembali menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan bagi pekerja perikanan di Indonesia.