BERITABETA.COM, Ambon – Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, ST menyampaikan kabar gembira terkait rencana pemerintah untuk menutup  Sekolah Usaha Perikanan Menegah (SUPM) Negeri Waiheru Ambon, tidak jadi dilakukan.

Pembatalan rencana penutupan ini, setelah politisi PKS Maluku ini menyampaikan aspirasi pihak sekolah saat rapat kerja Komisi IV bersama Kementrian Perikanan dan Kelautan (KKP) di Jakarta.

 

 

“Tiga tahun lalu ketika saya berkunjung ke SUPM Waeheru, kepsek dan jajaran SUPM menyampaikan aspirasinya agar SUPM Waeheru jangan ditutup. Dari aspirasi mereka saya lanjutkan  dalam raker bersama Kementrian KKP, dan hal ini juga menjadi kesimpulan rapat Komisi IV yang menghendaki SUPM tidak ditutup,” kata Uluputty saat berkunjung ke SPUM Negeri Waiharu Ambon pada Jumat 17 Januari 2025.

Dalam kunjungan Kerja masa sidang 1 tahun 2025 yang berlangsung di kantor dan Aula SUPM Waeheru Ambon itu, Aleg PKS ini diterima langsung oleh Kepala SUPM Abdul Aziz Usemahu, jajaran dosen, dewan guru, komite dan siswa siswa AUP dan SUPM.

“Saya mendapat aspirasi yang cukup besar dan  langsung disampaikan oleh dosen, guru dan siswa SUPM,” tulis Saadiah dalam rilisnya kepada beritabeta.com.

Uluputty menjelaskan, alas an kuat mempertahankan SPUM Waiheru dinilai sangat relevan dengan kondisi daerah Maluku yang secara geografis sebagian besar wilayahnya laut.

“Jadi SUPM Waeheru adalah sekolah vokasi yang disiapkan untuk menghasilkan SDM yang unggul,  pofesional dan mandiri dengan pelayanan yang terstandar agar menjadi penjuru Pendidikan Menengah KP di Indonesia Timur untuk kesejahteraan dan keberlanjutan. Hal ini pula yang saya sampaikan saat raker bersama Kementrian KKP,”tandasnya.

Menurut Saadiah, potensi Maluku yang kaya dengan sumber daya alam khusunya kelautan dan perikanan ini meliputi 3 wilayah pengelolaan perikanan dengan potensi ikan 5, 6 juta ton dari 12 juta ton per tahun yang berada di Maluku.

Ini menjadi ironi,  dengan kelayaan alam tetapi tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat terutama daerah pesisir dalam hal ini nelayan.  Salah satu penyebabnya adalah kurangnya SDM terampil, profesional dan menguasai teknologi penangkapan.