Sementara itu, dari outlook KTNI menyatakan bahwa tingkat pendidikan nelayan 80 persen adalah lulusan dibawah SMP.

“Pendidikan rendah ini ditambah dengan kehidupan mereka miskin dan jumlah keluarga mereka tiap rumah rata rata 6 orang,  sehingga kemampuan untuk menyekolahkan anak anaknya tentu mengalami kendala,” beber Uluputty.

Olehnya itu, tambah Saadiah,  salah satu terobosan yang tepat adalah menerima dan memprioritaskan pelaku utama nelayan untuk mengenyam pendidikan di SUPM ataupun AUP Politeknik adalah salah satu solusi untuk menjawab tantangan ini.

Khusus untuk Maluku sendiri sebagai daerah lumbung ikan dan grand design pemerintah pusat sebagaimana pernyataan presiden bahwa Maluku harus menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).  Dengan adanya LIN dalam konteks pengelolaan ikan maka pilar utamanya adalah penciptaan SDM yang memadai.

Selian SPUM, Saadiah juga terus memperjuangkan agar keberadaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) dapatr dikembalikan lagi ke tempatnya di Maluku.

“Kita juga berharap Politeknik AUP agar dikembalikan dekat dengan Maluku, dekat dengan laut-nya dan agar mampu menjawab keinginan masyarakat yang demikian tinggi untuk menyekolahkan anaknya disini,” tagasnya.

Dalam pertemuan bersama jajaran SUPM, Uluputty  juga menyampaikan gagasannya  akan  memperjuangkan  lulusan SUPM ataupun AUP menjadi sekolah dengan ikatan dinas.

“Jika Kemendagri punya STPDN yang langsung ikatan dinas, boleh juga KKP punya SUPM bisa ikatan dinas. Di SUPM pun sekolah dan asrama ditanggung pemerintah  sama juga dengan STPDN kan?,” bebernya disambut tepuk tangan semua hadirin.

“Hari ini saya kembali dulu ke Jakarta untuk melaksanakan  tugas dan kewajiban terutama perjuangan menuntaskan amanah, aspirasi yang sudah didengar dan disampaikan  kepada saya insya Allah akan saya lanjutkan,  mohon doanya agar segala sesuatunya dimudahkan dan lancar selalu,” tutup Saadiah pada kesempatan itu (*)

Editor : Redaksi