BERITABETA.COM, Jakarta— Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menanggapi secara kritis namun konstruktif presentasi Pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Saadiah menyambut baik tema besar yang diangkat, yakni Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi, namun mengingatkan bahwa narasi tersebut hanya akan bermakna apabila diikuti dengan langkah nyata dan berkeadilan, khususnya untuk wilayah-wilayah kepulauan dan tertinggal seperti Maluku.

Legilator Indonesia Timur ini menerangkan, bahwa  paparan Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2–5,8% dan inflasi pada rentang 1,5–3,5%.

Nilai tukar diasumsikan berada di kisaran Rp16.500–16.900 per USD, sementara lifting minyak dan gas masing-masing ditargetkan 600–605 ribu barel dan 953–1.017 ribu barel setara minyak  per hari.

Saadiah menyoroti bahwa semua target tersebut memerlukan dukungan kuat terhadap sektor primer, terutama pertanian, perikanan, dan energi terbarukan yang selama ini belum mendapatkan alokasi fiskal yang proporsional.

"Kalau pemerintah sungguh-sungguh ingin wujudkan kedaulatan pangan, maka belanja untuk sarana dan prasarana produksi di daerah kepulauan harus ditingkatkan. Sentra-sentra produksi perikanan dan pertanian tidak boleh dibiarkan stagnan karena minimnya konektivitas logistik dan pendampingan," tegas Saadiah.

Salah satu Kartini PKS ini juga menyoroti bahwa target penurunan kemiskinan menjadi 6,5–7,5% dan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% di tahun 2026 hanya bisa dicapai bila intervensi fiskal diarahkan pada penguatan UMKM, koperasi, dan sektor informal.

Dalam konteks Maluku, Saadiah menuntut kebijakan afirmatif yang tidak semata mengandalkan mekanisme pasar, tetapi berbasis pemerataan akses dan penguatan kapasitas lokal.

Terkait energi, Saadiah yang juga anggota Banggar DPR ini menyoroti pentingnya diversifikasi energi untuk menjamin ketahanan dan kedaulatan di daerah kepulauan.