Ia menekankan bahwa pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro harus dipercepat di Maluku dan wilayah timur Indonesia yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan PLN.

“Kita tidak bisa bicara kedaulatan energi kalau warga di desa-desa pesisir masih hidup dalam kegelapan. APBN 2026 harus menjadi instrumen keberpihakan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Politisi PKS ini menggarisbawahi bahwa arah kebijakan fiskal 2026 perlu lebih berani dalam memperjuangkan redistribusi sumber daya nasional agar nilai tambah hasil bumi dan laut dinikmati masyarakat daerah.

Terutama pembangunan ekonomi sebagaimana mandat sila kelima Pancasila — keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia — hanya akan bermakna jika pusat dan daerah bergerak sinergis dalam kebijakan dan penganggaran.

Menutup pernyataannya, Saadiah Uluputty menyampaikan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional yang juga dilangsungkan rapat paripurna DPR harus dihidupkan dalam bentuk keberanian negara untuk memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat.

“Kita tidak sedang kejar pertumbuhan semata. Kita ingin kemandirian yang berkeadilan, energi yang menjangkau desa, dan pangan yang tersedia untuk semua. Itulah wujud nyata kedaulatan,” pungkas Saadiah Uluputty (*)

Editor : Redaksi