BERITABETA.COM, Jakarta  – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 dan Nomor 16 Tahun 2025, terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah dan beras.

Terbitnya keputusan yang menggantikan Keputusan No. 2/2025 itu, dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta melindungi pendapatan petani.

“Kami menyambut baik kebijakan ini karena memastikan Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) dari petani dengan harga tetap Rp6.500 per kg, tanpa adanya rafaksi harga. Ini akan memberikan kepastian harga bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Saadiah Uluputty kepada wartawan di Jakarta usai pertemuan Komisi IV bersama Bulog.

Politisi PKS Maluku ini menegaskan, keputusan baru ini menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo untuk menyerap gabah petani berapapun jumlahnya dengan cara menghilangkan rafaksi harga bagi gabah yang sebelumnya lumrah dilakukan ketika membeli gabah dari petani.

Dengan penghapusan rafaksi ini, petani diharapkan tidak lagi dirugikan akibat penurunan harga yang diberlakukan berdasarkan kualitas gabah di luar standar yang ditentukan.

“Hal ini diharapkan dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panennya,” bebernya.

Anggota DPR RI Dapil Maluku ini juga mengapresiasi komitmen Bapanas dan Bulog dalam menyerap gabah petani tanpa rafaksi harga serta pelibatan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan kelompok tani dalam upaya penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton.

Menurutnya, meskipun angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi gabah petani selama panen raya sebesar 29 juta ton,  namun angka itu telah menunjukkan kommitmen pemeritah untuk memperkuat stabilitas pangan nasional dan mempercepat distribusi beras ke masyarakat.

Meski demikian, Saadiah Uluputty mengingatkan Bulog untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya terkait infrastruktur seperti ketersediaan gudang penyimpanan, jalur distribusi yang efisien, serta kemudahan akses bagi petani.

“Perlu ada perbaikan dan peningkatan infrastruktur guna memastikan penyerapan gabah berjalan optimal dan tidak menimbulkan kerugian di lapangan,” tambahnya.