BERTABETA.COM – Rapat kerja bersama tiga Kementerian digelar Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (29/03/2021). Rapat kerja ini ini focus membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan Indonesia.

Rapat ini dihadiri oleh tiga Menteri yaitu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sitti Nurbaya.

Dalam rapat ini sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat, utamanya ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Sebab pemenuhan kebutuhan pangan bermuara pada upaya pencapaian ketahanan pangan.

Saadiah Uluputty, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS berpendapat, kebijakan ketahanan pangan tidak hanya untuk menciptakan kecukupan pangan dengan pembangunan ekonomi bersama pedesaan dan pertanian sebagai basis, tetapi juga kecukupan pangan bagi masyarakat miskin.

“Pangan menjadi kebutuhan paling mendasar. Namun, negara dihadapkan pada ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Tidak cukupnya pangan menjadi kendala bagi upaya untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan,” tegasnya.

Dalilnya, ketahanan pangan tidak akan berhasil jika pendefenisiannya sebatas kebutuhan memproduksi kalori lebih banyak. Sebab, puluhan juta penduduk Indonesia yang tidak punya cukup makanan dan menjadi lapar, itu karena mereka miskin -- bukan karena pasar kekurangan pangan.

“Ada kelaparan tersembunyi. Terjadi defisiensi mikronutrisi. Di Indonesia, negara anggota G20, lebih dari sepertiga anak terhambat pertumbuhan fisiknya, sebagian besar akibat kekurangan nutrisi penting,” beber Saadiah.

Selain itu, kata Saadiah, makanan pokok lebih murah dikonsumsi dengan mengorbankan asupan lebih bervariasi, termasuk makanan dari hutan.

Saadiah lalu mendorong pemerintah pusat untuk membuat langkah baru yang diperlukan bagi kebijakan yang berpengaruh positif terhadap hutan maupun keamanan pangan.

“Pengambil kebijakan dan setiap orang yang terlibat harus berpikir hutan dan pertanian terkait erat--bagian dari bentang alam lebih luas yang meliputi tidak hanya hubungan dinamis antara hutan dan peternakan. Termasuk optimalisasi masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Ia menandaskan, optimalisasi masyarakat sekitar hutan secara baik itu akan berpotensi besar dan berkontribusi untuk memperkuat ketahanan pangan selain, food estate yang berbiaya sangat besar. Karena itu, Pemerintah perlu menseriusi program perhutanan sosial.

“Lakukan secara merata dan terukur. Sebab itu akan menjawab tujuan utama yakni penjagaan kelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan kontribusi pada ketahanan pangan,” timpal Saadiah. (BB-RED)