Uluputty Dorong ‘Millennial Farmer’ Hadir untuk Pacu Produktivitas Pertanian di Maluku
BERITABETA.COM, Waimital - Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, ST menyampaikan dukungannya agar pemerintah dapat menghadirkan petani muda (Millennial Farmer) dalam upaya peningkatakan produksi tanaman pangan, khususnya padi di Maluku.
Ia menilai, produksi padi di Maluku masih jauh dari harapan sesuai potensi lahan yang dimiliki, sehingga kehadiran petani muda dengan penguasaan teknologi sangat dibutuhkan. Selain itu, salah satu penyebab lainnya adalah permasalahan berupa lemahnya akses modal atau investasi yang dimiliki para petani.
“Ini yang merupakan masalah yang menyebabkan petani tidak mampu memanfaatkan berbagai sarana produksi unggul, termasuk kemajuan teknologi yang dapat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka,” ungkap Anggota DPR RI Fraksi PKS ini dalam kegiatan Bimtek Tanaman Pangan yang digelar di Desa Waimital, Kabupaten SBB, Rabu (8/9/2021).
Bimtek yang digelar dengan tema ‘Peningkatan Produktivitas Padi’ itu berlangsung atas kerjasama aspirasi Anggota DPR RI dengan Kementrian Pertanian selaku mitra kerja.
Politisi PKS Maluku ini menguraikan, masalah yang dihadapi petani adalah tidak mampu memanfaatkan berbagai sarana produksi unggul, termasuk kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.
Dari data yang diperoleh, kata Uluputty menunjukan, luas lahan pengembangan komoditas padi di Maluku pada tahun 2020 mencapai 29,64 ribu hektare. Jumlah ini naik menjadi 3,67 ribu hektare atau 14,12 persen dibanding tahun sebelumya yang hanya 25,98 ribu hektare.
Sedangkan produksi padi pada tahun 2020 sebanyak 119,83 ribu ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini naik 21,57 ribu ton atau 21,96 persen dibanding 2019 yang hanya 98,25 ribu ton GKG.
“Terkait dengan potensi tersebut, maka pentingnya investasi di bidang pertanian yang mestinya lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani Maluku,” tandasnya.
Atas kondisi ini, kata Uluputty, pemerintah perlu melakukan reorientasi kebijakan karena sampai saat ini, pembangunan di sektor pertanian masih banyak yang belum menjangkau semua segmen, khususnya petani kecil.
Menurutnya, kebijakan baik investasi maupun subsidi dan pembiayaan petani perlu dirumuskan lagi, terutama yang berpihak kepada petani kecil untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.
“Subsidi yang diharapkan adalah yang mengarah pada subsidi output, bukan pada subsidi input seperti sekarang yang dilakukan oleh pemerintah,” bebernya.