BERITABETA.COM, Jakarta — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditugaskan di Komisi IV DPR-RI, Saadiah Uluputty mengkritisi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang terjun bebas pada tahun depan.

Kritikan anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku itu disampaikan pada rapat kerja Komisi IV dan Kementan.

Saadiah dalam rilisnya yang diterima beritabeta.com pada Selasa (27/8/2024) memaparkan, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pertanian dialokasikan anggaran sebesar Rp7,91 triliun.

Dia merincikan, anggaran ini terbagi dalam beberapa program utama, antara lain Program Dukungan Manajemen (Rp2,90 triliun), Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Rp2,73 triliun), Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Rp1,61 triliun), serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp658,64 miliar).

Meski pemerintah juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,71 triliun dan DAK Non Fisik sebesar Rp516,38 miliar untuk sektor pangan dan pertanian, namun tantangan pertanian kedepan akan suram jika anggrannya seperti ini.

Indikator pembangunan sektor pertanian untuk tahun 2025 menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 115-120, yang mencerminkan peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani ditanggapi olehnya seperti hanya ilusi belaka.

Aktivis Perempuan PKS ini, menyoroti berbagai tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, risiko inflasi akibat pergerakan harga minyak global, dan dampak perubahan iklim. Menurutnya, modernisasi pertanian dan peningkatan akses pembiayaan harus menjadi strategi utama untuk mengatasi tantangan ini.

"Tahun 2025 akan menjadi ujian besar bagi sektor pertanian kita. Dengan alokasi anggaran yang hanya sebesar Rp7,91 triliun, kita seolah-olah diminta untuk menerbangkan pesawat namun mesinnya diambil. Bagaimana kita bisa berharap sektor pertanian akan tumbuh dan berkembang jika anggaran yang diberikan tidak memadai? Padahal, ketahanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama, dan Kementerian Pertanian seharusnya memimpin dalam hal ini," ujar Saadiah Uluputty.

Ia juga menekankan bahwa turunnya anggaran Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun akan berdampak langsung pada produksi pertanian. Ia menegaskan bahwa harus ada evaluasi serius terhadap alokasi anggaran ini, terutama dalam memastikan bahwa anggaran untuk ketahanan pangan diprioritaskan dan dipimpin oleh Kementerian Pertanian.

"Ketahanan pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kita harus memastikan bahwa sektor pertanian mendapatkan dukungan yang cukup untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian negara, sekaligus menjamin kesejahteraan para petani," ucapnya.

Dengan tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian, Saadiah Uluputty mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali alokasi anggaran ini dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan modernisasi dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian. (*)

Editor : Redaksi