![](/storage/img/2024/06/kilang2.jpeg)
DPRD SBT : Kemajuan Daerah Ada pada Top Leader
Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Husin Rumadan mengungkapkan, belajar dari daerah-daerah yang maju, salah satu faktor penunjang kemajuan itu ada pada top leadernya (pemimpin tertinggi).
Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Husin Rumadan mengungkapkan, belajar dari daerah-daerah yang maju, salah satu faktor penunjang kemajuan itu ada pada top leadernya (pemimpin tertinggi).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atu PKS ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri [Permendagri] nomor 22 tahun 2022, tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain, dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Pada pasal 34 menyatakan, proses kerjasama daerah dengan pihak ketiga harus melalui persetujuan DPRD.
Laporan ini disampaikan oleh Sadam Ismail Rumalutur ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku, Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pada 16 Februari 2022 pukul 17.00 WIT.
Status Pelaksana Tugas (Plt) yang dipegang sejumlah pejabat di birokrasi Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Seram Bagian Timur [SBT] kembali mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kabupaten SBT.
Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan di Manokwari Papua Barat dan dihadiri oleh anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa (23/3/2021).
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Saadiah Uluputty mengatakan dukungannya atas penunjukan Guru Besar Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Tutuka Ariadji sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketersediaan dan akses masyarakat pedesaan terhadap jaringan listrik di Provinsi Maluku, terutama di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) masih menyisakan masalah. Pemerintah menggembar-gemborkan Rasio Elektrifikasi (RE) pada semester 1 tahun 2019 mencapai 98,81% dan RE mendekati 100 % pada tahun 2020, namun faktanya, banyak desa di Provinsi Maluku yang belum terlistriki.
Tokoh masyarakat Negeri Tial, menyampaikan penolakannya terhadap RUU HIP. Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Anggota MPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty di Negeri Tial, Selasa (25/8/2020).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku meminta kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) DPR RI untuk mengawal penolakan Rancangan Undang – Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU-HIP).
Kali ini bentuknya, berbagi peduli dengan masyarakat di kabupaten/kota se-Maluku yang terdampak wabah Covid- 9 dengan menyalurkan sebanyak 20 ton beras, 5000 masker dan paket sembako lainnya disebar di sejumlah wilayah se-Maluku.