MUI Maluku Minta Fraksi PKS Kawal Penolakan RUU HIP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku meminta kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) DPR RI untuk mengawal penolakan Rancangan Undang – Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU-HIP).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku meminta kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) DPR RI untuk mengawal penolakan Rancangan Undang – Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU-HIP).
Kali ini bentuknya, berbagi peduli dengan masyarakat di kabupaten/kota se-Maluku yang terdampak wabah Covid- 9 dengan menyalurkan sebanyak 20 ton beras, 5000 masker dan paket sembako lainnya disebar di sejumlah wilayah se-Maluku.
Mengaku prihatin dengan kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) di daerahnya, anggota DPRD Kabupaten Buru, Irfan Papalia membagikan puluhan paket sembako untuk warga terdampak Covid-19, dengan mengkhususkan warga lanjut usia (Lansia).
Permen Nomor 7 Tahun 2020 terkait dengan Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, dinilai kebablasan dan tidak etis.