Anggota MPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty saat menyampaikan materi dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Negeri Tial, Selasa (25/8/2020)
Anggota MPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty saat menyampaikan materi dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Negeri Tial, Selasa (25/8/2020)

BERITABETA.COM, Ambon – Tokoh masyarakat Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menyampaikan penolakannya terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Anggota MPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty di Negeri Tial, Selasa (25/8/2020).

Kepada Saadiah, Tokoh masyarakat Tial meminta Fraksi PKS konsisten menolak RUU yang mengancam eksistensi Pancasila tersebut.

“Kami minta fraksi PKS supaya tetap setia mengawal Pancasila. Olehnya itu, RUU HIP harus ditolak karena akan menggeser nilai Pancasila itu sendiri,” kata Idrus Tatuhey, tokoh masyarakat Tial.

Menurut mantan Ketua KPU Provinsi Maluku itu, Pancasila merupakan kesepakatan pendiri bangsa yang sudah final sehingga tidak boleh ditawar-tawar. Dirinya juga mengapresiasi Fraksi PKS yang sejak awal menolak RUU HIP.

“Kami apresiasi Fraksi PKS yang menolak, karena ini sudah jadi konsensus para founding Fathers kita,” kata Tatuhey.

Selain itu,  salah satu warga Tial, A. Tatuhey juga meminta agar Saadiah turut mendorong RUU Provinsi Kepulauan. RUU tersebut, kata A. Tatuhey akan meningkatkan kemajuan daerah.

“Kami titip perjuangan RUU Provinsi Kepulauan kepada PKS juga,” pungkasnya.

Sementara itu, Saadiah Uluputty menegaskan, sikap Fraksi PKS secara tegas menolak RUU HIP. Karena komitmen PKS untuk menjaga kemurnian Pancasila dan juga mendorong RUU Kepulauan.

“Kami akan kawal penolakan RUU HIP. Fraksi PKS juga termasuk Fraksi yang mendorong RUU Kepulauan dan alhamdulillah RUU ini masuk dalam 50 RUU Prioritas pada Prolegnas 2020,” ungkapnya.

Selain itu, Srikandi Maluku itu juga memaparkan tantangan kebangsaan saat ini. Persoalan disparitas dan pengabaian kepentingan daerah menjadi tantangan kekinian.

“Secara internal, disparitas itu menimbulkan munculnya kecemburuan dan kesenjangan sosial,” jelasnya.

Sedangkan tantangan eksternal, lanjut Saadiah, terletak pada kuatnya intervensi asing dalam perumusan kebijakan nasional.

“Tantangan eksternal, kita belum berdikari sehingga kebijakan kita masih bisa diintervensi kekuatan global,”  jelasnya (BB-DIO)