Insiden tragis terbakarnya Kapal Motor (KM) Barcelona 5 di sekitar Pulau Taliase, Minahasa Utara, menjadi sorotan anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, ST.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Maluku dalam Rapat Kerja bersama jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Anggota DPR RI Komisi IV, Saadiah Uluputty melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon untuk meninjau langsung kinerja, capaian dan potensi yang dimiliki salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, ST menegaskan pentingnya dilakukan diversifikasi pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan di seluruh daerah, khususnya di Indonesia Timur.
Anggota MPR-RI, Saadiah Uluputty melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Negeri Kaitetu, Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada Rabu (14/8/2024).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditugaskan di Komisi IV DPR-RI, Saadiah Uluputty mengkritisi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang terjun bebas pada tahun depan.
Masyarakat Maluku harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan lewat empat pilar (Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dalam kehidupan sehari-hari.
Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputy meminta pimpinan Badan Legislasi [Baleg] DPR RI agar dapat melibatkan organisasi profesi untuk mendegarkan masukan dan pendapat terkait proses komprehensif (penggantian) Rancangan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
Judul cacatan ini saya angkat dari tema diskusi yang baru saja kami lakukan, Kamis 19 2021. Bersama akademisi Maluku DR. Abidin Wakano, kami diundang tampil sebagai narasumber di Kantor RRI Ambon bertepatan dengan hari ulang tahun Maluku yang ke 76.
Penolakan ini disampaikan dalam meterinya pada webinar yang membahas Omnibus Law terkait Rencangan Undang-Undang, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang berlangsung, Kamis (12/8/2021).