BERITABETA.COM, Jakarta –Program hilirisasi sektor perikanan yang dicanangkan pemerintah dinilai penting untuk terus diperkuat.

Pemerintah diminta untuk memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih optimal guna mendukung industrialisasi dan stabilitas pasokan ikan nasional.

Hal ini disampikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Politisi PKS yang juga Anggota Komisi IV ini ikut menyoroti kelangkaan ikan di beberapa daerah, termasuk Kota Ambon dan Makassar, yang seharusnya menjadi lumbung ikan nasional.

"Dari data KKP, produksi ikan Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 3,06 juta ton. Namun, beberapa kota seperti Makassar, Ambon, Palembang, dan Surabaya berpotensi mengalami kekurangan pasokan. Ini anomali yang perlu dijelaskan," ujar Saadiah.

Atas kondisi ini Saadiah berharap pemerintah bisa memperkuat konsep Giant Cold Storage agar rantai pasok perikanan lebih stabil dan distribusi ikan merata ke seluruh wilayah.

"Hilirisasi hasil perikanan harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita kelima, yaitu industrialisasi sumber daya alam. Ini kesempatan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan," tambahnya.

Anggota Banggar DPR ini  juga mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

 "KKP telah menetapkan sanksi administratif bagi pelaku pagar laut ilegal dengan nilai denda Rp48 miliar. Namun, apakah sanksi ini cukup memberikan efek jera? Apakah ada kebijakan baru untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan?" tanyanya.

Terkait isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), ia mengungkapkan bahwa persoalan ini berkorelasi langsung dengan potensi kelangkaan pasokan ikan.

"Dalam alokasi perlindungan sosial, subsidi BBM nelayan mencapai 19,41 juta kiloliter. Bagaimana KKP berkoordinasi dengan Pertamina agar nelayan benar-benar mendapatkan akses BBM bersubsidi?" tegasnya.

Legislator dapil Maluku ini  juga meminta KKP menjelaskan keterlibatannya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp71 triliun.

"Bagaimana pola pengaturan dan tata kelola pasokan ikan untuk program ini? Dari mana sumber ikannya, bagaimana pembiayaan dan mekanisme distribusinya?" ujarnya.

Dalam penutupannya, Saadiah menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

"Kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga distribusi dan hilirisasi. Ini penting agar nelayan sejahtera dan masyarakat mendapatkan akses pangan bergizi dengan harga stabil," tutup Saadiah Uluputty (*)

Editor : Redaksi