Investigasi yang dilakukan dilakukan secara terkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, dan juga melibatkan TNI AL, Baharkam Polri, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mengungkap kasus ini. Proses pembongkaran pagar laut telah dimulai sejak Rabu, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Masih terkait rapat bersama KKP, Saadiah juga menyampaikan perbandingan yang jauh berbeda  ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku yang hendak membangun karamba di laut namun sudah dikejar pembayaran BPMB.

“Ini sangat berbeda ya, pagar laut 30 km yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa?,” ungkap Uluputty.

Sebagai catatan Anggota DPR-RI, Saadiah juga menyoroti anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan 6,2 Triliun lebih sedikit dibanding dengan Kementrian Pertahanan 147 Triliun. Dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan Laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia.

Padahal, kata Saadiah dari 8 Asta Cita Prabowo, 7 diantranya adalah fungsi yang dijalankan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

“Saya juga meminta agar kenaikan anggaran serta berharap tak ada kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia,”tutupnya (*)

Editor : dhino.p