“Kita rencana bertemu dengan Pak Gubernur pada 9 Maret lalu, namun jawaban dari Sekda Maluku bahwa gubernur belum bisa memberikan waktu karena sudah terjadwal agenda Panen Raya di Seram Utara, Maluku Tengah,” tandasnya.

Saadiah juga mengaku, salah satu kendala yang saat dihadapi adalah belum selesainya masalah lahan yang menjadi tanggungjwab Pemerintah Provinsi Maluku.

Dan ini tentu menambah panjang masalah jalannya dua proyek strategi nasional ini.

Dikatakan, meskipun sampai saat ini masih terdapat sejumlah kendala namun pihaknya tetap melakukan langkah-langkah strategis terhadap ketidakpastian implementasi LIN dan Ambon New Port yang dijanjikan Presiden ini. 

“Kita tidak lagi melihat warna bendera, kepentingan Parpol atau interest tertentu. Tujuan kita  hanya satu untuk kepentingan Maluku ke depan. Gerakan advokasi seperti begini tidak boleh sporadik dan parsial, harus satu suara kita,” tegas mantan Anggota DPRD Maluku ini.

“Bagi kami, tidak ada kata mundur untuk mengawal janji Presiden kepada Rakyat Maluku. Tidak ada pejabat negara termasuk menteri secara sepihak harus menunda apalagi membatalkan dua mega proyek ini yang sudah dicanangkan akan dibangun di Maluku,” sambungnya.

Menyikapi hal ini, Sa’adiah mengaku dirinya bersama tujuh wakil rakyat Maluku akan bertemu Presiden Jokowi untuk  menanyakan secara langsung tentang apa sebenarnya mau  Pemerintah Pusat. 

“Kita juga akan mendorong Presiden agar segera mengeluarkan INPRES atau KEPPRES yang konon Konsepnya terhenti di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak masa jabatan Susi Pudjiastuti,” urai Sa’adiah yang ditunjuk bersama Ana Latuconsina dan Abdullah Tuasikal sebagai juru bicara wakil Maluku sesuai kesepakatan bersama karena berasal dari Komisi IV DPR RI dan Komite II DPD RI yang bermitra langsung dengan leading sektor program di atas (BB)

Editor : Redaksi