BERITABETA.COM, Ambon - Pemerintah  Provinsi Maluku telah membentuk Tim Persiapan Pembebasan Lahan (TPPL) untuk  pembangunan Ambon New Port. Luas lahan pada area Ambon New Port yang akan dibangun pelabuhan terintegritas itu sekitar 200 hektar.

Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan [TPPL] Saleh Thio menjelaskan data sementara yang berhasil dihimpun TPPL saat ini sebanyak 471 kepala keluarga [KK]  yang lahannya kena dampak pembangunan Ambon New Porth.

Dari jumlah tersebut, Saleh Thio merinci, hanya sebanyak 23 KK yang telah memiliki sertifikat tanah, 16 KK mempunyai bukti lain, dan 393 KK lainnya belum terkonfirmasi.

“Jumlah ini masih sementara. Bisa bertambah, bisa berkurang, tim tetap teliti untuk persoalan kepemilikan, ” tegas Thio Thio kepada wartawan dalam konferensi pers yang digelar, Jumat (8/10/2021) di  ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku.

Terkait pembangunan Ambon New Port, Thio menegaskan, tahapan itu akan dilakukan oleh Korwil Badan Pertanahan Nasional  Provinsi Maluku.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Ferry Soukota  menjelaskan, tahap pelaksanaan akan dilakukan oleh BPN Provinsi Maluku, BPN Maluku Tengah dan kementrian perhubungan.

Dalam melakukan tahap pelaksanaan, menurut Soukota, nantinya ada dua Satuan Tugas [Satgas] yang akan turun ke lokasi yang masuk dalam areal pembangunan Ambon New Port

“Satgas A untuk melaksanakan pengukuran secara keliling, dan Satgas B akan mengumpulkan data secara yuridis baik subjek maupun objek,” Urai Soukota.

Ia menambahkan dari hasil ini akan diekspos bersama dengan aprisal baru ditentukan nilai harga tanah.

”Jadi saat sekarang belum bisa ditentukan nilai jual objek pajak, “tutur Ferry.

Sementara itu Raja Negeri Waai, Decky Bakarbessy menjelaskan, Pemerintah Negeri telah banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pembangunan pelabuhan terintegritas dalam proyek Ambon New Port ini.

Menurutnya, sosialisasi cukup penting, karena masalah tanah penuh dengan resistensi.

”Dari data sementara sebanyak 23 KK yang punya sertifikat, yang lainnya masih belum jelas, intinya Pemerintah Negeri Waai tetap melaksanakan sosialisasi untuk menyukseskan program strategis Ambon New Port bagi rakyat Maluku ini, “tutup Balabessy (*)

Pewarta : Febby Sahupala