BERITABETA.COM, Jakarta – DPP Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dukungan ini disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono. Ia menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur," kata Sugiono di Jakarta, dikutip dari Okezone.com,  Senin (29/12/2025).

Sugiono menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme yang selama ini diterapkan. Efisiensi tersebut terlihat dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, anggaran, hingga ongkos politik sampai pemilihan terlaksana.

Anggaran Pilkada Besar

Ia menyinggung bahwa pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Nominal tersebut terus mengalami kenaikan yang signifikan. Sementara pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai lebih dari Rp37 triliun.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ujarnya.

Begitu pula dengan ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini. Biaya tersebut dinilai cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk maju sebagai kepala daerah.

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, angkanya prohibitif, mahal. Ini yang harus kita evaluasi. Kita harus mencari cara agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa dihalang-halangi oleh biaya kampanye yang luar biasa," tuturnya.

"Dari sisi efisiensi, baik proses, mekanisme, maupun anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," lanjutnya.