BERITABETA.COM, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) tidak boleh berhenti pada tataran kelembagaan semata.

Pancasila, kata dia harus hadir sebagai pedoman nyata dalam setiap kebijakan agar rakyat merasakan keadilan sosial secara konkret.

Hal ini disampaikan dalam rapat Badan Legislasi DPR RI pada Selasa (16/9/2025), Saadiah menyoroti fakta ketimpangan sosial ekonomi yang semakin menganga di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa 1 persen penduduk menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, sebuah kondisi yang menurutnya menuntut keberpihakan regulasi pada kelompok masyarakat yang lemah.

Anggota Baleg DPR ini menerangkan,  Selain membahas RUU BPIP, rapat juga menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 serta Prolegnas Prioritas 2025–2026.

Menurutnya, keputusan ini sangat strategis karena menjadi peta jalan pembentukan regulasi yang akan menjawab tantangan bangsa, mulai dari demokrasi, pemberantasan korupsi, hingga pemerataan pembangunan daerah.

Fraksi PKS sendiri , lanjut Saadiah, telah memberikan catatan resmi dalam dokumen Prolegnas, salah satunya mendorong percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Perampasan Aset hasil korupsi, serta RUU tentang Daerah Kepulauan. Fraksi PKS juga mengusulkan RUU Bank Makanan sebagai solusi ketahanan pangan berkeadilan, serta RUU Transportasi Online untuk kepastian hukum bagi pengemudi dan penumpang.

Politisi PKS ini menekankan bahwa kerja legislasi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.

Ia menambahkan, partisipasi publik yang bermakna sangat diperlukan agar setiap undang-undang yang lahir benar-benar memiliki legitimasi sosial dan substansi yang kuat.

"Pancasila adalah pondasi untuk memastikan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil, terutama mereka yang paling rentan. Dari ruang-ruang rapat di Senayan hingga pelosok desa, cita-cita yang sama harus diwujudkan: Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat di atas dasar Pancasila," tutup Saadiah Uluputty (*)

Editor : Redaksi