PKS Malteng Gelar Flash Mob Tolak Kenaikan Harga BBM
Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera [PKS] Maluku Tengah [Malteng] menggelar aksi flash mob di Kota Masohi, tepatnya di Tugu Bundaran, pada Minggu (11/9/2022).
Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera [PKS] Maluku Tengah [Malteng] menggelar aksi flash mob di Kota Masohi, tepatnya di Tugu Bundaran, pada Minggu (11/9/2022).
Aksi demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] diberbagai daerah di Indonesia masih terus berlanjut, meski Pemerintah Pusat [Pempus] sudah resmi menetapkan pada Sabtu pekan lalu.
DPD PDI - Perjuangan Provinsi Maluku menetapkan sebanyak delapan poin yang menjadi isu sentral sebagai strategi pemenangan Pemilu 2024 di Maluku.
Dewan Pimpinan Daerah [DPD] Partai Hati Nurani Rakyat [Hanura] Provinsi Maluku melakukan Road Show di Kabupaten Maluku Tengah [Malteng], Seram Bagian Timur [SBT] dan Seram Bagian Barat [SBB].
Berhasil meraih dua kursi di DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] pada Pemilihan Umum [Pemilu] 2019 lalu menjadi penyemangat bagi Partai Hati Nurani Rakyat [Hanura] untuk mengejar prestasi.
Dua advokat di Kabupaten Buru Ahmad Belasa dan Ambo Kolengsusu melakukan protes dengan meyampaikan laporan kepada Badan Kehormatan [BK] DPRD Buru terkait keberadaan jabatan Koordinator Komisi yang disandang tiga Pimpinan DPRD Buru.
Partai Keadilan dan Persatuan [PKP], nama baru Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kini merekrut sejumlah politisi yang sebelumnya menjadi kader potensial dari sejumlah partai politik [parpol] di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT].
Anggota DPR RI Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends mengungkapkan dampak besar yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang harus di hadapi generasi muda di Maluku.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah [Malteng], Tuasikal Abua dan Marlatu Leleuri yang akan mengakiri masa jabatan mereka pada 8 September 2022, diingatkan dapat menyelesaikan sejumlah masalah yang ditinggalkan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Benni Irwan menegaskan, mengenai usulan calon karteker Bupati Malteng, Kemendagri tidak butuh rekomendasi dari ketua-ketua Fraksi di DPRD Malteng.