BERITABETA.COM, Ambon - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Orno membuka Workshop  Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Provinsi Maluku Tahun 2021. Kegiatan Workshop Program TEKAD Provinsi Maluku itu digelar Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Maluku, di Swissbell-hotel Ambon, Senin (13/9/21).

"Ini menunjukkan bukti konkrit peran serta dan kepedulian dari para pemangku kepentingan dalam mengambil bagian secara aktif dalam mengatasi permasalahan khususnya yang terkait dengan pengembangan usaha ekonomi besar,"kata Barnabas Orno saat membacakan sambutan Gubernur Maluku.

Dikatakan, pembangunan desa telah memperoleh kembali momentumnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang merupakan titik tolak lahirnya kembali desa baru juga merupakan momentum untuk memperbaiki serta memperkuat tata kelola desa.

Menurut Wagub, dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 5 agenda prioritas yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2010.

Kelima agenda prioritras itu adalah, fokus pada kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun dan melanjutkan pembangunan, pelayanan birokrasi yang cepat dan akurat, penyederhanaan regulasi dan kemudahan berinvestasi dan transformasi ekonomi.

"Program TEKAD dipilih dengan agenda RPJMN Nomor 21, 2 dan 3 yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, sehingga dapat berkontribusi terhadap transformasi wilayah pedesaan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia,"jelas Wagub.

Wagub menuturkan program TEKAD dipahami sebagai akselerator pembangunan ekonomi desa di daerah kurang mampu di Indonesia. Sementara investasi yang dilakukan bertujuan meningkatkan kapasitas para aktor pembangunan di desa dan lingkungan mereka, sehingga dapat membangun peluang ekonomi dan memanfaatkan sumberdaya desa untuk melaksanakan pertumbuhan di tingkat desa.

"Kalau memang penyaluran dana bantuan desa itu sudah terlambat terlambat,  saya kira akses perekonomian di desa itu pasti tidak jalan. Yang diharapkan adalah dana desa itu bisa berputar di desa. Jadi saya berharap kalau bisa jangan banyak-banyak persyaratan tambahan diluar aturan yang sudah diaturkan,"tuturnya.

Ia mengungkapkan Program TEKAD ini sangat signifikan dan perlu didukung sepenuhnya karena perencanaannya holistik dan komprehensif dengan adanya tiga komponen program yaitu, pemberdayaan ekonomi desa,  kerjasama pengembangan ekonomi desa dan  ketiga inovasi pembelajaran dan kebijakan pembangunan.

"Ini yang diharapkan akan mampu mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dan bahkan akan dijadikan modal transformasi ekonomi pedesaan dengan inovasi-inovasi pertumbuhan inklusif untuk diterapkan di kawasan Timur Indonesia,"ungkapnya.

Wagub berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat menghasilkan rumusan rumusan kebijakan yang menjadi solusi dan langkah strategis bagi pelaksanaan program TEKAD di Provinsi Maluku.

"Saya harap nanti tidak ada yang menjadi Plt kepala desa lagi. Saya lihat di SBB, SBT, Maluku Tengah itu hampir semuanya PLT. Tolong jangan dihambat. Apalagi jika saya tahu kalau itu dijadikan komoditas politik,"cetus Wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Maluku Ismail Usemahu dalam laporannya menjelaskan Program TEKAD di Provinsi Maluku tersebar pada tiga kabupaten yaitu Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur yang terdiri dari 12 kecamatan, 60 desa inti, 72 desa cluster sera 72 desa gampang.

"Dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Keputusan Kepala Dinas PMD provinsi Maluku 412/SA/51/PMD/2001, tanggal 2 September 2021 tentang pembentukan panitia nasional, narasumber Start Up TEKAD,"jelas Usemahu.

Menurutnya,  kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Program TEKAD Kepada Pemerintah Daerah, OPD terkait terhadap program TEKAD, sekaligus penandatanganan program komitmen bersama antara menteri desa pembangunan dan kepentingan transmigrasi republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Maluku, SBB, SBT, Malteng.

"Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah komitmen bersama mendukung pelaksanaan program TEKAD melalui sinergitas koordinasi dan kolaborasi program kegiatan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah,"kata Usemahu (*)

Pewarta : Febby Sahupala