BERITABETA.COM, Ambon – Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kini berimbas hingga ke Kota Ambon.   Rabu, (10/4/2019), Tim Gabungan kasus Novel Baswedan bentukan Polri menyembangi Kota Ambon, Maluku. Kedatangan tim gabungan ini untuk mengecek informasi terkait kasus penyiraman air keras yang sudah 2 tahun belum terungkap.

“Kami ke Ambon terdiri dari 7 orang tim pakar untuk melakukan uji alibi karena ada beberapa orang yang di sini (Ambon) memiliki informasi tentang keberadaan seseorang saat peristiwa terjadi,” ujar anggota Tim Gabungan Polri kasus Novel Baswedan, Nur Kholis kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).

Kedatangan tim gabungan ke Ambon menurut Nur Kholis merupakan tindak lanjut dari pengumpulan informasi yang dilakukan di Malang dan Bekasi.

“Kewajiban kami lindungi saksi, jadi saya mohon maaf kami belum (bisa) sampaikan demi keselamatan saksi karena informasi sangat penting. Tetapi disampaikan kami lakukan pemeriksaan di sini,” imbuh Nur Kholis

Kapolri membentuk tim gabungan pada Selasa (8/1/2019). Pembentukan tim gabungan ini didasari rekomendasi dari Komnas HAM untuk Polri terkait kasus Novel Baswedan yang belum terungkap.

Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Datangi Ambon anggota Tim Gabungan Polri kasus Novel Baswedan, Nur Kholis di Ambon, Rabu (10/4/2019)

Momen Pilpres Waktu Yang Tepat

Sebelumnya, Novel Baswedan menganggap momen pemilihan presiden adalah waktu yang tepat untuk membicarakan kasus terornya. Menurut dia, saat masa pilpres para kandidat akan cenderung memberikan banyak janji. “Karena saat kampanye itu masing-masing calon berjanji dengan sungguh-sungguh, janji ini yang saya harapkan,” ujar Novel di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Novel mengatakan pernah berdiskusi mengenai hal ini dengan pejabat di Dewan HAM Persatuan Bangsa Bangsa. Diskusi itu dilakukan saat Novel dan Amnesty International Indonesia membawa kasus teror air keras ke pertemuan Dewan HAM PBB pada Februari 2019.

Menurut Novel, beberapa petugas di sana mendukung pemikirannya. Si petugas, kata Novel, menceritakan aksi serupa juga dilakukan di banyak negara. “Apabila ada isu yang tidak mau diungkap, maka saat kampanye itu saat yang tepat untuk mempertanyakan,” kata dia.

Novel mengatakan tak keberatan isu terornya ditarik ke ranah politik praktis pilpres 2019. Dia pikir hal itu justru bagus. Dia mengatakan ketika kasusnya ditarik ke ranah politik, hal itu merupakan kesalahan presiden.

Dia berujar  seandainya Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen maka kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik. “Kalau presiden bentuk TGPF, selesai enggak akan dibawa kemana-mana,” kata Novel Baswedan. (BB-DIO-TMC)