BERITABETA, Ambon – Direktur Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya, Anthon Sihaloho memastikan di tahun 2018 ini, PD Panca Karya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Maluku, tak mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

“Sekarang masih nol, artinya PAD 2018 merupakan laba perusahaan tahun 2017 dikalikan dengan 55 persen karena laporan keuangan belum selesai jadi belum bisa dibayarkan dan waktu saya masuk BUMD ini sebulan lalu, posisinya juga masih minus,” kata Anthon Sihaloho di Ambon, Jumat (02/11/2018)

Laporan PAD tahun 2015 yang disetorkan PD Panca Karya sebesar Rp1,6 miliar lebih, tahun 2016 Rp285 juta, dan tahun 2017 Rp446 juta.

Menurut dia, laporan produksi usaha kehutanan tahun 2015 hingga 2016 trennya menurun, kemudian tahun 2018 ada peningkatan dan target produksinya 76 ribu meter kubik, sementara realisasinya baru mencapai 35 ribu meter kubik.

Kemudian untuk usaha pelayaran, ada enam kapal motor penyeberangan feri diantaranya KMP Teluk Ambon trendnya menurun pada tahun 2015 dimana realisasinya hanya 10.000-an penumpang, tahun 2016 3.000-an penumpang, tahun 2017 600 penumpang, dan tahun ini untuk posisi September 538 penumpag.

KMP Tanjung Kuako yang melayari rute Hunimua-Waipirit 2015 ada 1.500, 2016 naik 2.000, 2017 1.700 dan posisi September 2018 79 penumpang karena harus doking dan sekarang baru mulai pengecatan.

“Dari enam kapal feri yang ada, awalnya hanya satu yang jalan dan sekarang sudah empat kapal feri dioperasikan, tersisa KMP Tanjung Kuako dan KMP Bada Leon yang belum jalan karena keterbatasan anggaran,” ujar Anthon.

Jadi target pendapatan pada September 2018 untuk pengoperasian KMP Teluk Ambon Rp4 miliar dan realisasi baru Rp2 miliar, Tanjung Kuako Rp11 miliar tetapi baru realisasi Rp3 miliar karena masuk dok, KMP Bada Leon baru terealisasi Rp623 juta dari target Rp5,6 miliar jadi diharapkan minggu kedua baru jalan.

KMP Tatihu juga baru jalan dan posisi 1 September 2018 Rp259 juta dari target Rp6 miliar, KMP Tanjung Soleh baru beroperasi pekan lalu dan data terakhirnya belum masuk, KMP Lelemuku baru Rp190 juta dari target Rp5,3 miliar.

Untuk usaha trans Amboina realisasi baru Rp19 juta dari target Rp2,76 miliar, untuk trayek Ambon – Hatu Rp13 juta dari target Rp56 juta, dan data ini diambil dari rancangan kerja anggaran perusahaan sehingga mungkin perencanaannya agak besar.

“RKAP 2019 nantinya akan diusun secara realistis agar tidak terlalu muncul ketimpangan realisasinya,” tandasnya.

Untuk usaha rental bus terealisasi Rp587 juta dari target Rp1 miliar dan mobil tangki Rp75 juta dari target Rp201 juta. (BB/DIO)