BERITABETA.COM, Bula — DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali mempertanyakan hasil lelang jabatan pejabat tinggi pratama di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT yang hingga kini belum dilantik oleh Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas.

Pertanyaan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD setempat, M. Umar Gasam pada rapat Paripurna ke-5 masa persidangan kedua tahun sidang 2024 dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2023 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Rabu (31/7/2024).

Gasam mengungkapkan, proses lelang jabatan yang dimulai pada awal Desember 2023 lalu hingga kini sudah hampir setahun, namun belum juga dilantik, sehingga dia mempertanyakan apa motivasi Bupati dan Wakil Bupati (Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur) tidak mengumumkan hasilnya dan tidak melakukan pelantikan.

"Bahwasanya hasil asesmen Eselon II jabatan tinggi pratama ini kurang lebih sudah satu tahun. Ini apa motivasinya tidak diumumkan hasilnya," tanya M. Umar Gasam dalam rapat yang dihadiri Wakil Bupati SBT, Idris Rumalutur itu.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menandaskan, pada beberapa bulan kedepan dia akan mengakhiri masa pengabdiannya sebagai wakil rakyat.

Kendati demikian, kata dia, sebagai pertanggungjawaban moral dan konstitusionalnya, dia harus menyuarakan nasib puluhan birokrat yang sudah mengikuti semua tahapan dalam lelang jabatan tersebut.

"Saya ini beberapa bulan kedepan akan mengakhiri masa pengabdian saya sebagai anggota DPRD. Tapi sebagai pertanggunjawaban moral dan konstitusional saya, saya musti sampaikan ini. Apa iya satu tahun yang lalu dilakukan hasil asesmen terhadap pejabat tinggi pratama eselon II sampai saat ini tidak diumumkan hasilnya apa? Apa kira-kira motivasinya, apa berat, apa perlu biaya yang besar atau tenaga yang besar," tandasnya.

Dia menilai, tidak dilakukan pelantikan terhadap hasil lelang ini menandakan Bupati dan Wakil Bupati SBT (Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur) tidak sayang terhadap generasi di kabupaten penghasil minyak bumi itu.

Menurutnya, akibat dari ketidaktegasan kedua pucuk pimpinan di daerah ini tidak mengumumkan dan melantik hasil lelang tersebut, ada sebagian birokrat senior yang akan pensiun sebelum waktunya tiba.

"Ini kan bupati dan wakil bupati tidak sayang terhadap generasi SBT ini. Akibat dari pada ketidaktegasan saudara berdua dalam mengumumkan hasil asesmen terhadap proses itu, ada sebagian yang akan pensiun atau mengakhiri masa jabatannya sebelum waktunya tiba," ucapnya.