Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI diminta meninjau kembali kebijakan menempatkan kapal perintis dengan ukuran atau kapasitas muat terlalu kecil di perairan Maluku. Penempatan kapal-kapal perintis itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi laut perairan Maluku.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menjatahi banyuan sebanyak 2.118 unit rumah layak huni kepada Provinsi Maluku di Tahun 2023.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar segera membayarkan bonus atlet yang dijanjikan.
Perwakilan pemuda Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menyampaikan keluhan atas kesenjangan yang terjadi di daerah itu. Mereka merasa dianaktirikan, menyusul di Pulau Babar tempat tinggal mereka tak ada transportasi laut yang singgah di sana.
Terhitung sudah satu tahun sejak ditender, proyek pembangunan Jembatan Wai Pulu di Pulau Seram, Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provisni Maluku belum juga dikerjakan.