BERITABETA.COM, Ambon - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menjatahi banyuan sebanyak 2.118 unit rumah layak huni kepada Provinsi Maluku di Tahun 2023.

“Bantuan ini menyebar di 10 Kabupaten/Kota dalam bentuk program reguler 50 unit dengan progres fisik hampir mencapai 100 persen,” kata Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/3/2023).

Anos menjelaskan, selain program reguler, terdapat program National Affordable Housing Program (NAHP) 2.068 unit dengan progres fisik hampir mencapai 100 persen.

“Kenapa hampir mencapai 100 persen, karena ada yang merubah karena itu bantuan stimulan diberikan material dan uang tunai, jadi misalnya ukuran rumah itu kecil dan pemiliknya ingin memperbesar rumah, sehingga hal itu dikatakan progres fisik tidak mencapai 100 persen tetapi hasilnya memuskan. ” terang Yermias.

Bantuan ini diberikan berupa material senilai Rp17.5 juta dan 2.5 juta untuk biaya tukang meskipun relatif kecil.

Dengan adanya bantuan rumah layak huni ini, Yermias memberikan apresiasi kepada Kementrian PUPR melalui balai penyediaan perumahan rumah di Maluku.

“Bantuan ini diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program ini jelas. Kami sebagai komisi III berharap masyarakat dapat membangun rumah dengan baik,” ujar Ketua Fraksi Golkar ini.

Program BSPS 2022 yang akan diawasi Komisi III DPRD, di Kabupaten/Kota, yakni, Buru 157 unit, Seram Bagian Barat 549 unit, Kota Ambon 50 unit, Maluku Tengah 287 unit, Seram Bagian Timur 171 unit, Maluku Barat Daya 139 unit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 123 unit, Maluku Tenggara 245 unit, Kota Tual 153 unit dan Aru 226 unit. “Kami tetap memantau bantuan bagi masyarakat, karena sangat membantu masyarakat,” tandas Yermias (*)

Editor : Redaksi