Catatan : Eddy Prastyo (Editor in Chief Suara Surabaya Media)

Serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro menandai satu hal yang tidak bisa kita abaikan. Dunia terus bergeser.

Bukan lagi ke arah diplomasi yang lebih rapi dan sopan, tapi ke arah penggunaan kekuatan yang semakin terang-terangan.

Peristiwa ini penting bukan karena siapa yang ditangkap, tapi bagaimana ia ditangkap.

Seorang kepala negara ditumbangkan melalui operasi militer lintas batas. Tanpa mandat Dewan Keamanan PBB. Dengan dalih penegakan hukum, narkotika, dan pemulihan demokrasi. Metodenya senjata. Ini bukan detail teknis. Ini pesan politik global.

Ini memang bukan yang kali pertama. Tahun 1989, Panama pernah mengalaminya. Sama seperti Venezuela sekarang. Presidennya ditangkap, diterbangkan ke Amerika Serikat dan diadili di sana sebagai gembong narkoba.

Venezuela bukan negara kering sumber daya. Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 300 miliar barel. Ini jauh di atas Saudi Arabia atau Iran. Tapi 2 dekade terakhir, produksi minyaknya merosot tajam dari puncaknya sekitar 3,5 juta barel per hari menjadi di bawah 1 juta barel per hari.

Hal itu terjadi akibat kombinasi mismanajemen, sanksi, dan krisis politik yang berkepanjangan. Jutaan warga Venezuela meninggalkan negara mereka sendiri akibat krisis itu.

Dalam situasi seperti ini, konflik tidak pernah berdiri sendiri. Pasar minyak bereaksi. Risk premium naik. Ongkos logistik ikut terdorong. Dunia energi membaca Venezuela bukan sebagai isu moral, tapi sebagai variabel pasokan. Semua bisa merasakan dampaknya. Langsung maupun tak langsung.

Itulah sebabnya reaksi global terbelah. Negara-negara Amerika Latin banyak yang mengecam atas nama kedaulatan. Rusia dan China menyebutnya agresi. Uni Eropa mengambil jarak. Tidak ada suara tunggal. Norma internasional kembali diperdebatkan setelah dilanggar.

Indonesia perlu membaca ini dengan jernih.

Politik luar negeri bebas aktif nyatanya tidak sedang berada di zona nyaman. Di satu sisi, Indonesia punya tradisi panjang membela non-intervensi dan penyelesaian damai.