Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk membentuk lima Badan Usaha Milik Daerah Baru (BUMD) baru dinilai merupakan langkah keliru ditengah keterbatasan anggaran daerah.
Kebijakan Walikota Ambon Richard Louhenapessy terkait penanganan penyebaran coronavirus desiase (Covid-19) di Kota Ambon dengan mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai terlalu berlebihan.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku 3 periode yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku, Darul Kutni Tuhepaly dengan membangikan sebanyak 700 paket sembako di dua wilayah berbeda, Kota Ambon dan Kota Masohi.