Komisi IV DPRD Maluku bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sepakat untuk melangsungkan rekrutmen tenaga guru kontrak untuk ditempatkan di sejumlah Sekolah Menengah Atas [SMA] dan Sekolah Menengah Kejuruan [SMK] di Provinsi Maluku.
Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku Tengah Andi Munaswir meminta Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku untuk memperhatikan nasib guru kontrak di daerah ini.
Sebanyak 400 tenaga guru kontrak yang tersebar di Provinsi Maluku dialihkan dengan menyandang status guru penugasan. Jumlah ini merupakan bagian dari total jumlah guru kontrak (honorer) di Maluku sebanyak 1042.
Anggota Komisi IV DPRD Maluku Hengky Richardo Pelata di Ambon mengatakan, berdasarkan hasil reses DPRD beberapa waktu lalu menyerap aspirasi para guru rata-rata mengeluhkan soal upah Kerja mereka.
Penempatan tenaga guru di Provinsi Maluku dinilai belum merata, sehingga menjadi problem bagi dunia pendidikan di daerah ini. Ketimpangan ini masih saja ditemukan terjadi.
Dalam pertemuan antara Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Guru Kontrak dengan DPRD Malteng, para guru kontrak ini, meminta agar DPRD Maluku Tengah dapat mendukung mereka dengan meminta kepada Pemkab Malteng agar dapat memperhatikan nasib mereka.