Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends, ST membuka Seminar Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) Bidang Perbengkelan yang digelar Kementerian Perindustrian RI bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku menyebutkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 menghasilkan ekonomi Maluku tumbuh dibarengi dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang sangat signifikan di Provinsi Maluku.
Jika banyak pihak berpendapat bahwa persoalan utama pembangunan di Maluku adalah kemiskinan tinggi, IPM yg rendah dan minimnya infrastruktur, maka saya berpendapat bahwa kemiskinan, IPM, Infrastruktur dan lain sebagainya semua itu adalah akibat Masalah dan bukan sebab masalah.
Angka kemiskinan Maluku justru berkurang 0,21 persen poin dalam periode yang sama menjadi 17,44 persen. Masih ada 318 ribu orang berada dalam kemiskinan.
Kemiskinan Maluku, bukan saja masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial dan politik, sehingga diperlukan penanganan secara cepat dan tepat melalui perencanaan terintegrasi dan komprehensif. Kemiskinan umumnya diukur dengan melihat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Gubernur Maluku Murad Ismail berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam memberikan kintribusi pada pencapaian kinerja perekonomian serta mewujudkan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
Ketua DPD Projo Maluku Antoni Jamlean dalam rilisnya kepada beritabeta.com, Kamis (12/12/2019) malam mengatakan, Projo Maluku memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Maluku.