Kebijakan Penanganan Stunting
Suara-suara kritis anggota DPRD Maluku tetiba menjadi nyaring menyoroti masalah ini. Padahal, persoalan penanganan stunting sudah ada sejak dua tahun silam.
Suara-suara kritis anggota DPRD Maluku tetiba menjadi nyaring menyoroti masalah ini. Padahal, persoalan penanganan stunting sudah ada sejak dua tahun silam.
Upaya pencegahan stunting di Provinsi Maluku terus dilakukan dalam berbagai kegiatan. Kali ini Gubernur Maluku Murad Ismail meminta majelis taklim di sejumlah desa di Maluku agar dapat menjadi agen pencegahan stunting untuk membantu pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di provinsi itu.
Istri Gubernur Maluku Widya Widya Pratiwi Murad yang juga sebagai Duta Parenting Maluku, kembali mengunjungi lokus stunting di Kota Tual.
Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail, memberikan apresiasi atas kinerja sejumlah dinas, badan dan instansi terkait, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Maluku, dalam upaya penurunan angka stunting di Maluku.
Provinsi Maluku berhasil menekan laju kasus stunting di Maluku. Selama dua tahun kasus stunting atau kekerdilan di daerah ini berhasil diturunkan sebanyak hingga tersisa 28,70 persen dari 30,88 persen di tahun 2019. Hingga akhir tahun 2021 jumlah penurunan mencapai 2,18 persen.
Berada di urutan kedua sebagai daerah dengan angka prevalensi kasus stunting tertinggi di Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kini terus berbenah untuk menekan angka yang mencapai 40,56 persen itu.