Rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sejumlah Daerah Otonomi Baru [DOB] di Papua kini menjadi pertimbangan untuk DPRD Maluku untuk melakukan manuver memintah adanya kebijakan yang sama untuk pemekaran DOB di Provinsi Maluku.
DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama tim pemekaran dari 15 Calon Daerh Otonomi (DOB) di Provinsi Maluku yang diusulkan ke pemerintah pusat.
Berbagai persoalan yang terkait minimnya fasilitas KPID Provinsi Maluku maupun KPI Maluku, semuanya menyangkut dengan gedung secretariat dan fasilitas penunjang yang masih minim.
Ketua KPID Maluku dan jajarannya menyampaikan berbagai kondisi yang mereka alami. Seperti minimnya fasilitas dalam kantor hingga soal izin 13 SSJ dan 3 LPS Televisi Swasta yang diancam dikembalikan termasuk Diskominfi Channel.
DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi I, meminta Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar dapat menaikkan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditetapkan kepada Provinsi Maluku.