Amir Rumra : Masalah Batas Tanah di Maluku Harus jadi Perhatian Semua Pihak
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra mengatakan, masalah batas tanah yang terjadi di Maluku harus menjadi perhatian semua pihak.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra mengatakan, masalah batas tanah yang terjadi di Maluku harus menjadi perhatian semua pihak.
Komisi I DPRD Provinsi Maluku merespon surat masuk dari pemilik lahan Hak Pengusahaan Hutan [HPH] Swingly Lesnussa yang menuding PD Panca Karya salah bayar lahan dan serobot lahan sekitar 15 titik di Kabupaten Buru Selatan [Bursel].
Sudah sebulan lebih proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku di Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] belum tuntas diumumkan.
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Maluku Tengah [Malteng] dinilai lamban dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya persoalan [kontingensi] yang memicu konflik di wialyah Maluku Tengah.
Birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] kembali menjadi sorotan dan topik yang mengemuka dalam kunjungan pengawasan yang dilakukan Komisi I DPRD Maluku di Kabupaten SBT.
Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku kembali menjajaki peluang kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur [Jatim]. Kerjasama yang akan dibangun itu meliputi sejumlah bidang. Salah satunya adalah kerjasama di bidang kepegawaian.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra menegaskan, Komisi I DPRD Maluku mengembalikan persoalan Partai Gerindra terkait sengketa pemilu legislatif 2019 antara Roby Gaspersz dengan DPP Partai Gerindra ke KPU Maluku.
Rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sejumlah Daerah Otonomi Baru [DOB] di Papua kini menjadi pertimbangan untuk DPRD Maluku untuk melakukan manuver memintah adanya kebijakan yang sama untuk pemekaran DOB di Provinsi Maluku.
DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama tim pemekaran dari 15 Calon Daerh Otonomi (DOB) di Provinsi Maluku yang diusulkan ke pemerintah pusat.
Berbagai persoalan yang terkait minimnya fasilitas KPID Provinsi Maluku maupun KPI Maluku, semuanya menyangkut dengan gedung secretariat dan fasilitas penunjang yang masih minim.