Lakukan Pengawasan di SBT, Komisi I DPRD Maluku Serap Sejumlah Aspirasi
Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan agenda pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada Kamis (13/3/2025) siang.
Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan agenda pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada Kamis (13/3/2025) siang.
Lima Komisioner KPU Maluku tidak memenuhi undangan rapat koordinasi yang disampaikan Komisi I, DPRD Maluku pada, Selasa (5/11/2024).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra mengatakan, masalah batas tanah yang terjadi di Maluku harus menjadi perhatian semua pihak.
Komisi I DPRD Provinsi Maluku merespon surat masuk dari pemilik lahan Hak Pengusahaan Hutan [HPH] Swingly Lesnussa yang menuding PD Panca Karya salah bayar lahan dan serobot lahan sekitar 15 titik di Kabupaten Buru Selatan [Bursel].
Sudah sebulan lebih proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku di Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] belum tuntas diumumkan.
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Maluku Tengah [Malteng] dinilai lamban dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya persoalan [kontingensi] yang memicu konflik di wialyah Maluku Tengah.
Birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] kembali menjadi sorotan dan topik yang mengemuka dalam kunjungan pengawasan yang dilakukan Komisi I DPRD Maluku di Kabupaten SBT.
Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku kembali menjajaki peluang kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur [Jatim]. Kerjasama yang akan dibangun itu meliputi sejumlah bidang. Salah satunya adalah kerjasama di bidang kepegawaian.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra menegaskan, Komisi I DPRD Maluku mengembalikan persoalan Partai Gerindra terkait sengketa pemilu legislatif 2019 antara Roby Gaspersz dengan DPP Partai Gerindra ke KPU Maluku.
Rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sejumlah Daerah Otonomi Baru [DOB] di Papua kini menjadi pertimbangan untuk DPRD Maluku untuk melakukan manuver memintah adanya kebijakan yang sama untuk pemekaran DOB di Provinsi Maluku.