Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Maluku Tengah [Malteng] dinilai lamban dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya persoalan [kontingensi] yang memicu konflik di wialyah Maluku Tengah.
Birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] kembali menjadi sorotan dan topik yang mengemuka dalam kunjungan pengawasan yang dilakukan Komisi I DPRD Maluku di Kabupaten SBT.
Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku kembali menjajaki peluang kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur [Jatim]. Kerjasama yang akan dibangun itu meliputi sejumlah bidang. Salah satunya adalah kerjasama di bidang kepegawaian.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra menegaskan, Komisi I DPRD Maluku mengembalikan persoalan Partai Gerindra terkait sengketa pemilu legislatif 2019 antara Roby Gaspersz dengan DPP Partai Gerindra ke KPU Maluku.
Rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sejumlah Daerah Otonomi Baru [DOB] di Papua kini menjadi pertimbangan untuk DPRD Maluku untuk melakukan manuver memintah adanya kebijakan yang sama untuk pemekaran DOB di Provinsi Maluku.
DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama tim pemekaran dari 15 Calon Daerh Otonomi (DOB) di Provinsi Maluku yang diusulkan ke pemerintah pusat.
Berbagai persoalan yang terkait minimnya fasilitas KPID Provinsi Maluku maupun KPI Maluku, semuanya menyangkut dengan gedung secretariat dan fasilitas penunjang yang masih minim.
Ketua KPID Maluku dan jajarannya menyampaikan berbagai kondisi yang mereka alami. Seperti minimnya fasilitas dalam kantor hingga soal izin 13 SSJ dan 3 LPS Televisi Swasta yang diancam dikembalikan termasuk Diskominfi Channel.
DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi I, meminta Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar dapat menaikkan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditetapkan kepada Provinsi Maluku.