Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Wally menyatakan sikap siap tampil di kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Ambon yang akan berlangsung pada akhir 2024 mendatang.
Hasil Musyawarah Daerah (Musda) V Kota Ambon, menetapkan Yusuf Wally sebagai Nakhoda baru PKS Kota Ambon Periode 2020-2025. Acara musda yang dilakukan secara daring ini, diikuti 4 provinsi antara lain Propinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dan 63 kabupaten/kota se-Indonesia Timur.
Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally melaunching sebanyak 10 titik Hotspot Wifi dan membagikan sejumlah bantaun sambako kepada warga di empat kawasan yang menjadi sasaran kunjungan dalam agenda resesnya.
Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally mengungkapkan proses refocusing anggaran yang terjadi pada seluruh dinas, di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Kota Ambon, saat ini tengah menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua, yang berlangsung hingga 19 Juli 2020 mendatang. PSBB ini, untuk memitigasi atau upaya mengurangi penyebaran Covid-19.
Anggota DPRD Kota Ambon Yusuf Wally, meminta tim gabungan untuk tidak berhenti melakukan sosialisasi protokoler kesehatan di masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sosialisasi protokoler kesehatan dianggap penting agar tujuan memutus mata rantai virus corona dapat ditekan di kota Ambon.
Anggota DPRD Kota Ambon Yusuf Wally, mengungkapkan hari kedua pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masih belum maksimal diikuti oleh pedagang di Pasar Mardika, Ambon.
Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally mengungkapkan pemberlakukan sistem ganjil genap dalam operasi angkutan kota (angkot) di Kota Ambon perlu untuk dilakukan evaluasi lanjutan setelah 14 hari diberlakukan.
Aksi protes puluhan sopir angkutan kota (Angkot) jurusan Passo menyikapi sebaran yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Ambon terkait aturan ganjil –genap dalam operasi angkot, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Ambon.
Meskipun, adminitrasi pengusulan PSBB oleh Walikota Ambon sampai saat ini masih diperoses untuk diajukan ke Gubernur Maluku untuk selanjutnya menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI.