BERITABETA.COM, Ambon - Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala mengaku, hubungan PKS dan PDIP di Maluku tetap terjalin dengan baik.

Sikap Sangkala, merespon pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengatakan, jika PDIP menutup pintu berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat di Pilpres 2024.

Sekjen PDIP menyatakan, PDIP lebih terbuka untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) karena alasan kesamaan ideologi.

Sangkala menyebut, PKS dan PDIP memiliki sejarah koalisi yang panjang  dalam perhelatan politik di Provinsi Maluku.

"Hubungan PKS dan PDIP di Maluku sangat baik. PKS dan PDIP berkoalisi dalam beberapa Pilkada. PKS bahkan mendukung kader PDIP dalam pilkada seperti yang terakhir di MBD dan Bursel,” terang Wakil Ketua DPRD Maluku ini.

Di Maluku, tandas Sangkala, pihaknya tidak merasakan ada hambatan idiologi dalam berkoalisi.

“Silaturahmi dengan teman-teman PDIP berjalan baik. Semua asyik-asyik saja. Jadi, pernyataan Pak Sekjen PDIP tidaklah menjadi penghalang silaturahmi PKS dengan PDIP di daerah, seperti di Provinsi Maluku. Bahkan terbuka membangun koalisi pada momentum pilkada mendatang," kata Sangkala kepada wartawan di ruang kerjanya, Kantor DPRD Karang Panjang, Kamis (3/6/2021).

Dia mencontohkan, saat perhelatan Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada tahun 2020, kader PKS dan berpasangan dengan kader PDIP.

“Bagi PKS, setiap partai memiliki kekurangan dan kelebihan. Koalisi menjadi niscaya, sepanjang diakui oleh negara, dan terus berkontribusi untuk bangsa dan negara”, tegasnya.

Pernyataan Sekjen PDIP sebut Sangkala, bisa jadi berkaitan dengan perhelatan pilpres. “Keputusan untuk pilpres, kembali kepada yang mengambil keputusan yang didalamnya ada kandidat-kandidat yang akan diusung, dan petinggi parpol," ujar dia.

Hanya saja, kata Sangkala, "mempertentangkan" partai politik sangat tidak tepat bagi PKS. Dia menegaskan, keberadaan entitas politik memiliki cita-cita yang sama, membangun bangsa, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. 

"Entitas politik apapun mestinya bertemu pada satu kesamaan cita-cita untuk bangsa. Menciptakan stigma tidaklah elok. Hanya akan mempersempit ruang dialog. Termasuk, dialog untuk berkoalisi. Dengan partai apapun, koalisi bisa terjadi. Apalagi semua partai keberadaannya diakui oleh negara," tegas Sangkala. (BB-DIO)